JK: Bagaimana meminta maaf kasus 1965 kalau korban pertama jenderal?
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pemerintah tak meminta maaf saat simposium nasional tragedi 1965 karena korban pertama Jenderal Ahmad Yani, yang diikuti oleh Jenderal TNI lainnya. Tentara juga menjadi korban meski mereka pelaku tragedi peristiwa 1965.
"Tapi tahu nggak siapa korban pertama? Enam jenderal, jadi jangan mengira bahwa tentara ini (pelaku), korban pertama Pak Yani, dan Sutoyo, DI Panjaitan, lima jenderal. Jadi bagaimana meminta maaf kalau korbannya itu pertama jenderal? Kita memperingati itu pahlawan dan jenderal itu, seperti itu," kata Jusuf Kalla di kantornya, Jakarta, Selasa (19/4).
Namun saat ditanya korban Pulau Buru Maluku tak diundang dalam simposium nasional '65, kata dia, peristiwa yang sudah terjadi selama 50 tahun tak bisa diprediksi untuk diselesaikan pada tahun ini.
-
Kata-kata serba salah apa yang menjelaskan tentang kesalahan di masa lalu? Hanya karena seseorang punya kesalahan di masa lalu, bukan berarti semua yang dia lakukan saat ini selalu salah di matamu.
-
Bagaimana Kejagung hitung kerugian negara? 'Hari ini temen-temen penyidik sedang berkomunikasi dengan BPKP dan ahli yang lain hari ini. Lagi dilakukan perhitungan, konfrontasi dan diskusi formulasinya seperti apa,' kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana kepada wartawan, Rabu (3/4).
-
Bagaimana menurut Jusuf Kalla jika semua perusahaan BUMN yang rugi dihukum? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem,' ujar JK.
-
Bagaimana Kejagung menentukan kerugian negara? Kejagung akan membebankan kerugian negara senilai Rp300 triliun kepada para tersangka korupsi timah. Keputusan ini adalah hasil ekspos penyidik terhadap kasus ini.
-
Kenapa Jusuf Kalla heran dengan penetapan pidana dalam kesalahan strategi bisnis? 'Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas,' kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
-
Siapa yang sebut hukum di Indonesia terguncang? Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim menyebut, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia capres-cawapres menjadi persoalan serius terkait hukum di Indonesia.
"Keadaan 50 tahun beda. Kalau semua yang lalu itu harus diukur dengan perasaan sekarang, ya dunia ini terbalik kan semua keadaan. Pada waktu itu kan mungkin karena akibat jenderal kita itu tentu banyak yang marah," kata dia.
Dia juga menambahkan, penyelesaian tragedi '65 tak bisa melalui jalur hukum karena pemerintah juga menjadi korban pembunuhan.
"Mau diselesaikan bagaimana coba? Kita punya salah kan pasti, masyarakat pasti punya salah kan kejadian apapun. Tapi Anda harus pahami yang mana, siapa yang korban. Bukan hanya Pulau Buru yang korban, lima jenderal satu malam. Pernah ada kejadian di dunia ini nggak? Nggak ada kejadian di dunia seperti itu," tandasnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintahan Jokowi mewariskan masalah yang cukup besar pada sistem demokrasi.
Baca SelengkapnyaAnies bertanya sikap Ganjar perihal kasus Kanjuruhan dan KM 50.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai permintaan maaf Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya wajar saja
Baca SelengkapnyaSoekarno tak pernah diberi kesempatan membersihkan namanya.
Baca SelengkapnyaHasto Kristiyanto pun mencontohkan soal data impor beras karena terbukti tahun ini harus impor 6 juta.
Baca SelengkapnyaJK mendorong adanya suatu perubahan jika terus dibiarkan maka akan berdampak negatif pada kehidupan berbangsa dan bernegara.
Baca SelengkapnyaSimak foto langka suasana di Jakarta usai tragedi G30S. Banyak tank berkeliaran memburu anggota PKI.
Baca SelengkapnyaSekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto merespons permintaan maaf Presiden Jokowi jelang masa akhir jabatannya
Baca SelengkapnyaAdik Wiji Thukul mengaku kecewa dengan masa kepemimpinan Jokowi.
Baca SelengkapnyaKaesang Pangarep menilai, bahwa seorang presiden juga tidak luput dari kesalahan.
Baca SelengkapnyaMenurut Ahok, hampir semua kepala pemerintahan di dunia menyampaikan hal serupa jelang pensiun.
Baca SelengkapnyaMPR Yakin Masyarakat Memaafkan Jokowi, Tapi Perlu Ungkap Janji yang Sudah Ditepati dan Belum
Baca Selengkapnya