JK beda pendapat dengan Jokowi soal Densus Antikorupsi, ini kata Menkumham

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak pembentukan Densus Antikorupsi oleh Polri. Sementara itu, Presiden Jokowi melalui Juru Bicaranya, Johan Budi Sapto Prabowo, tidak mempermasalahkan pembentukan Densus Antikorupsi. Asalkan bisa bersinergi dengan KPK dan Kejaksaan.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan perbedaan pendapat antara Jokowi dan JK soal Densus Antikorupsi ini karena belum ada rapat kabinet terbatas.

"Seingat saya memang belum ada ratas. Kalau Pak JK beri statement begitu saya enggak tahu apakah dia sudah bicara dengan Presiden. Saya enggak tahu, itu bos-bos lah yang tahu. Tapi saya kira penting koordinasi dan integrasi," kata Yasonna di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/10).

Orang lain juga bertanya?

Yasonna menilai wacana pembentukan Densus Antikorupsi memang menuai polemik. Untuk itu, dia mengusulkan KPK, Polri dan Kejaksaan Agung berkoordinasi dan merumuskan roadmap pemberantasan korupsi bersama.

Dalam pembahasan roadmap, kata Yasonna, akan ditentukan apakah perlu adanya lembaga baru atau memberdayakan lembaga yang sudah ada. Roadmap itu juga akan mengatur agenda, kewenangan, target hingga anggaran pemberantasan korupsi.

"Kalau kita lihat ternyata dalam pemberantasan korupsi nanti roadmapnya masih perlu lembaga baru atau apakah cukup yang ada sekarang kita berdayakan," katanya.

Selain itu, Yasonna menegaskan lembaga penegak hukum untuk melakukan fungsi pencegahan korupsi. Salah satunya dengan memasukkan pendidikan antikorupsi ke kurikulum sekolah bagi anak-anak.

"Kalau ke depan kita tanam budaya itu sejak SD ke depan kita akan punya generasi baru. Kita lihat sekarang anak-anak bicara antikorupsi tapi begitu masuk birokrasi korupsi juga. Ini ada yang salah ini," tukasnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak pembentukan Densus Antikorupsi di tubuh Kepolisian RI. Dia menyarankan agar Kepolisian membantu KPK dalam memberantas korupsi.

"Difokuskan dulu lah di KPK itu, dan KPK dibantu, sambil bekerja secara baik," ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (17/10).

Wapres JK menilai, tidak ada hal mendesak dalam memberantas korupsi sehingga belum diperlukan Densus Antikorupsi. Apalagi, KPK masih bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

"Tim yang ada sekarang (di KPK) juga bisa," ucapnya.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini khawatir jika Densus Antikorupsi dibentuk malah menimbulkan ketakutan bagi kepala daerah. Akibatnya, kinerja kepala daerah terhambat dan mempengaruhi situasi nasional. (mdk/dan)