Follow
JK: Belum Perlu Ada Darurat Militer di Papua
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai, belum perlu ditetapkan status darurat militer di Papua. JK menilai, peningkatan status penanganan KKB di Papua tergatung dari pertimbangan TNI dan Polri.
"Jadi belum, hanya penilaiannya ini, operasi tentu harus ditingkatkan tapi tidak berarti harus keadaan darurat," kata JK di Kantor, Jalan Merdeka Utara, Selasa (12/3).
Dia juga mendukung operasi penambahan pasukan militer di Papua untuk menghadapi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Dia juga menjelaskan, pentingnya penambahan personel pasukan militer di Papua, dibutuhkan untuk mengamankan proyek pembangunan di Papua.
-
Kenapa TNI butuh pasukan besar di Papua? Butuh ada satu pasukan besar yang diterjunkan serentak untuk mengikat pasukan Belanda di wilayah Merauke.
-
Siapa yang pimpin operasi TNI AL di Papua? Pelaksanaan operasi tersebut dipimpin Komandan Guspurla Koarmada III Laksamana Pertama TNI Wawan Trisatya Atmaja.
-
Bagaimana solusi penyelesaian konflik Papua? Semua itu dilakukan melalui pendekatan pengakuan hak sipil politik, ekonomi sosial budaya, memperkuat pendidikan untuk kesadaran hak, dan memperkuat kualitas SDM anak muda dengan pendidikan adat dan pendidikan nasional.
-
Kapan operasi TNI AL di Papua dimulai? Operasi Siaga Tempur Laut dan penyekatan perbatasan di wilayah kerja Koarmada III itu berlangsung sejak Senin (22/4).
-
Mengapa KKB Papua menyerang Brimob dan TNI? Gerakan mereka lambat laun semakin meresahkan dan mengancam keselamatan warga Papua yang tidak tahu menahu dengan agenda aktivitas kelompok bersenjata tersebut.
-
Siapa yang memimpin pasukan TNI di Papua? Danrem 173/PVB Brigjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia menjelaskan bahwa Bandara di Agandugume tersebut telah dikuasai oleh OPM sejak awal Maret.
"Ya tentu dibutuhkan apalagi pembangunan di situ kan," ungkap JK.
Kemudian JK juga menilai, persoalan Papua seharusnya tidak terjadi. Sebab menurut JK, Papua sudah diberikan kekhususan dibandingkan daerah lain. Dia pun mencontohkan sisi pemerintahan daerah. Papua kata dia harus memiliki kekhususan di mana pemimpjn daerah harus dari wilayah tersebut.
"Itu otonomi diberikan. Kemudian dana itu luar biasa. Itu dana yang paling besar diberikan itu per kapita itu Papua. Maksudnya ya semua kalau kita berunding apapun semua sudah tidak ada lagi yang bisa dirundingkan terkecuali kemerdekaan. Dan terwujudnya (kemerdekaan) tidak bisa," ungkap JK.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Presiden Jokowi menyatakan, secara keseluruhan Papua dalam situasi aman.
Baca Selengkapnya
Konflik di Papua terjadi karena perbedaan paham yang menyulut untuk memisahkan diri dari Indonesia.
Baca Selengkapnya
KKB terus menebar teror. Termasuk pilot Susi Air yang disandera masih mereka tawan. Penyanderaan sudah dilakukan hampir lima bulan.
Baca Selengkapnya
300 Daerah Otonomi Baru Diusulkan, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Pemekaran
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi meminta tak membesar-besarkan konflik dan permasalahan di Papua. Menurutnya, hal itu adalah masalah kecil.
Baca Selengkapnya
Jenderal Agus mengungkap penggantian nomenklatur itu mengikuti penyebutan dari OPM sendiri.
Baca Selengkapnya
Kebijakan Panglima TNI mengubah penyebutan nama KKB menjadi OPM berdampak pada kinerja TNI.
Baca Selengkapnya
"Polri tetap menyebut KKB,” kata Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz AKBO Bayu
Baca Selengkapnya
Dalam lawatannya ke Tanah Papua, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan mengutamakan pendekatan lembut
Baca Selengkapnya
Ganjar-Mahfud menyatakan telah memiliki strategi menyelesaikan masalah KKB dan konflik di Papua.
Baca Selengkapnya
Tidak benar Pos TNI di Kampung Pamebut Distrik Yugumuak Kabupaten Puncak diserang KKB pada hari Jumat 1 Maret 2024," kata Kapendam XVII/Cen Letkol Inf Candra
Baca Selengkapnya
Pemerintah sudah memetakan tingkat kerawanan Pilkada serentak.
Baca Selengkapnya