JK berharap masjid tetap berprinsip moderat demi cegah radikalisasi

Merdeka.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyebutkan negara tidak mengatur isi khutbah-khutbah di masjid-masjid. Alasannya, pengelolaan masjid di Indonesia tidak sentralistik oleh negara. Lantas bagaimana mengendalikan masjid-masjid yang disusupi radikalisme?

Menurut JK, cara paling tepat adalah dari komunitas masjid-masjid itu sendiri. Yang bisa melindungi masjid dari paham radikal adalah umatnya sendiri. Maka dari itu perlu ada pendekatan ke bawah. Ia meminta para anggota Dewan Masjid Indonesia untuk juga turun ke akar rumput untuk menanggulangi ini.

"Tentu pimpinan daerah koordinasi ke bawah. Pola kita komunikasi masyarakat, sehingga ada kesepakatan ke bawah," ujar JK ketika memberikan sambutan di Muktamar Dewan Masjid Indonesia ke VII di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (11/10).

Mantan ketua dewan masjid Indonesia itu menekankan perlunya menjaga moderasi, tengah-tengah. Sebab, jika islam berjalan terlalu radikal mengancam dunia Islam itu sendiri.

"Kita bersatu di tujuan, bersatu di sistem bersatu di cara pengelolaan dan bagaimana membatasi mengatur seperti itu koordinasi-koordinasi ke bawah apa program kita, program perbaikan," kata JK.

Hal sama bisa diterapkan di masjid di Indonesia. JK meminta masjid tidak boleh radikal dan provokatif. Bila sebatas kritik pemerintah, boleh saja asal positif. Tidak dengan provokasi.

"Dengan menjaga moderasi maka akan baik. Menjaga masjid dari menjadi radikal, provokatif. Mengkritik boleh-boleh saja tapi mengkritik yang positif tidak dengan cara memprovokasi orang," jelasnya.

Politisi Golkar itu menjelaskan pemerintah tidak bisa mengatur ceramah. Namun, hanya bisa memberikan kisi-kisi apa isi ceramah. 40 persen bicara umum, sisanya bicara agama. Ia menyebut pengurus masjid sendirilah yang bisa melakukan pengelolaan penceramah.

"Cara mengelolanya pengurus harus paham dan juga tentu harus yang siapa ceramah harus tahu backgroundnya dan mengatur seperti itu," pungkasnya. (mdk/ary)