JK bungkam soal penyelundupan senjata api dari Sudan
Merdeka.com - Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) enggan berkomentar perihal kabar pasukan perdamaian asal Indonesia yang menyelundupkan senjata usai tugas dari Sudan. Tanpa berkata apapun JK lantas pergi seusai meresmikan jalan layang Antapani, Bandung, Jawa Barat.
"Sudah yah," ujar singkat JK sambil tersenyum dan melambaikan tangan, Selasa (24/1).
Sebelumnya sebuah kabar mengejutkan datang dari Darfur, Sudan, yang menyebutkan pasukan perdamaian asal Indonesia menyelundupkan senjata.
-
Apa yang dibahas Kemnaker dengan Dubes RI untuk PEA? Keduanya membahas tindak lanjut kerja sama penempatan Pekerja Migran Indonesia antara Kemnaker RI dengan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Emiratisasi (MOHRE) PEA.
-
Apa yang diselundupkan? Pria Ini Ketahuan Selundupkan 100 Ular Hidup di Celananya, Begini Cara Dia Menyimpannya Ratusan ular itu hendak diselundupkan ke China dari Hong Kong.
-
Siapa yang ditangkap saat menempatkan bahan peledak? Sejarahnya dimulai dari peristiwa 5 November 1605 O.S., saat Guy Fawkes, seorang anggota Gunpowder Plot atau Plot Bubuk Mesiu, ditangkap saat menempatkan bahan-bahan ledak di bawah ruangan Dewan Bangsawan.
-
Siapa yang mengacungkan senjata api? Menurut dia kondisi seketika mencekam, karena dua dari gerombolan itu mengacungkan senjata api.
-
Siapa dalang penyelundupan? Di balik kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh Barat pertengahan Maret 2024 lalu ternyata didalangi oleh warga lokal.
Adapun jenis senjata yang diselundupkan antara lain 29 senapan Kalashnikov, empat senjata merek lain, enam senjata GM3, 61 pistol berbagai jenis, serta amunisi dalam jumlah besar.
Mabes TNI langsung melakukan penyelidikan. Sejumlah komandan pasukan yang bertugas di bawah bendera PBB di Sudan langsung dimintai informasi. Hasilnya, tak ada anggota Pasukan Garuda TNI yang ditahan atau terlibat dalam kasus dugaan penyelundupan senjata.
"Satgas Unamid masih berada di Sudan hingga Maret 2017," kata Kapuspen Mabes TNI Mayjen Wuryanto saat menggelar jumpa pers di Cilangkap, Senin (23/1).
Indonesia memang mengirim dua kontingen ke Sudan. Pertama adalah TNI, dan kedua Polri.
"Dari TNI itu Unamid atau United Nations African Mission In Darfur (Unamid) dan dari Kepolisian RI Satgas FPU atau Formed Police Unit," kata Wuryanto.
Mabes Polri angkat bicara terkait insiden itu. Mereka membenarkan memang Pasukan Polisi Penjaga Perdamaian yang hendak pulang ke Indonesia tertahan di airport. Namun Polri membantah ada anggotanya yang terlibat penyelundupan senjata.
Kabag Penum Mabes Polri Kombes Martinus Sitompul menjelaskan insiden itu. Menurutnya tak benar jika 139 anggota pasukan polisi penjaga perdamaian itu ditangkap.
"Saya tegaskan mereka bukan ditangkap tapi tertahan untuk kepulangan mereka. Bukan ditangkap ya, mereka tinggal di transit Camp di sana. Karena tempat mereka di Garuda Camp sudah diisi FPU 9," kata Kombes Martinus.
Peristiwa tersebut terjadi di Bandara. Saat itu para 40 personel polisi asal Indonesia baru usai memasukkan barang-barang milik seluruh anggota kontingen ke mesin X-Ray. Saat itu tak ada masalah sama sekali. Mereka bersiap pulang setelah satu tahun bertugas di Sudan.
"10 meter dari tumpukan ada tumpukan lain yang kemudian orang Sudan (polisi Sudan) nanya ini Indonesia punya? Dijawab bukan, ditanya lagi dijawab bukan, ditanya lagi dijawab bukan. Sampai 3 kali bertanya ya memang bukan karena kopernya berbeda tidak ada label Indonesia," kata Martinus.
"Warnanya berbeda dan bukan pasukan Indonesia punya. Tiba-tiba satu orang memanggil temannya dan memasukkan tumpukan itu ke X Ray, ketemulah senjata itu, kemudian ada tuduhan kepada FPU 8 ingin menyelundupkan senjata. Itu cerita dari Kasatgas FPU 8 AKBP Jhon Huntalhutajulu," lanjutnya.
Polisi menegaskan barang-barang itu bukan milik mereka. Setiap barang milik anggota FPU dilabeli khusus Indonesia. Mabes Polri masih mengusut kejadian itu. Mencari tahu siapa sebenarnya pemilik senjata-senjata tersebut.
"Polri akan mengirim personel ke Sudan untuk melihat bagaimana proses tersebut untuk mendalami dan berkomunikasi dengan pihak terkait di sana. Kedubes kita ada di sana, lalu ke UNIMAID," tutup Martinus.
Sementara itu Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir menjelaskan
saat ini Duta Besar RI di Khartoum sudah berada di tempat penahanan untuk memberikan pendampingan. Selain itu, tim Polri juga akan segera berangkat untuk memberikan bantuan hukum.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pelaku narkoba tetap memiliki hak asasi manusia (HAM) yang harus dijaga.
Baca SelengkapnyaKapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana menyebut konvoi Brimob di Kejagung merupakan rangkaian dari kasus penguntitan Jampidsus
Baca Selengkapnya