JK dan Luhut sentil kebijakan Susi, Pimpinan DPR minta Jokowi turun tangan

Merdeka.com - Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menenggelamkan kapal asing pencuri ikan ditentang oleh Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Wapres Jusuf Kalla (JK). Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta Presiden Jokowi turun tangan menyelesaikan perdebatan tersebut agar tidak menimbulkan kegaduhan.

"Jadi seyogyanya kita kembalikan kepada kebijakan presiden. Karena apapun pemegang mandatoris daripada kaitan elektoral yang kemarin adalah presiden," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/1).

Taufik menyarankan, kebijakan menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan disesuaikan dengan mekanisme perundang-undangan yang ada.

"Kaitan apakah perlu diletakkan bagaimana pemanfaatan jika tidak diledakkan dan sebagainya. Tentunya semuanya sudah diatur, tinggal dibuat landasan UUD 1945 nya saja," tegasnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai, kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan sudah cukup dilakukan. Menurutnya, kapal-kapal yang ditangkap dapat dilelang atau dipergunakan kembali, sehingga negara bisa mendapat pemasukan. Mengingat saat ini dibutuhkan kapal-kapal penangkap ikan.

"Cukup (penenggelaman kapal), tinggal supaya begini kita butuh kapal, jangan di lain pihak membeli kapal, di lain pihak banyak kapal yang nongkrong, kita kondisi begitu di sampaikan kepada Menteri Kelautan, kita butuh kapal, ekspor kita turun, ekspor ikan tangkap, di lain pihak banyak kapal nganggur," kata JK.

Sementara Menteri Luhut mengatakan, penenggelaman kapal sudah cukup dilakukan sehingga saat ini pemerintah seharusnya fokus meningkatkan produksi agar ekspor juga bisa meningkat. Dia juga meminta agar penangkaran dan budi daya perikanan bisa ditingkatkan demi mendorong volume ekspor.