JK: Din Syamsuddin Tidak Mungkin Radikal

Merdeka.com - Wakil Presiden RI ke 10 dan 12 Jusuf Kalla, menilai mantan ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin bukanlah tokoh radikal. Menurutnya, tuduhan yang dilontarkan oleh kelompok Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Alumni ITB tidak benar.

Menurut JK, Din Syamsuddin adalah tokoh yang sangat toleran dan merupakan pelopor antar umar beragama di kancah internasional. Dia merasa heran bila ada pihak yang menuduhnya sebagai tokoh radikal.Baginya, Din adalah sosok yang selalu keliling banyak negara untuk membicarakan perdamaian antar umat beragama.

"Pak Din sangat tidak mungkin radikal, dia adalah pelopor dialog antar agama dan itu tingkatannya internasional. Saya sering bilang ke dia “Pak Din anda ini lebih hebat daripada menlu, selalu keliling dunia hanya berdiskusi dalam hal perdamaian dan inter religius. Jadi orang begitu tidak radikal, sama sekali tidak radikal," kata JK di Jakarta, Senin (15/2).

JK lalu menyoroti GAR yang mempersoalkan Din Syamsuddin sebagai ASN yang tidak etis apabila memberikan kritik kepada pemerintah. Dia menjelaskan bahwa Din bukanlah ASN yang berada di struktur pemerintahan, tapi merupakan fungsional akademis.

Menurutnya, ketika seorang akademisi memberikan pandangan yang bertentangan dengan pemerintah tidak melanggar etika sebagai ASN. Sebab, tugas akademisi adalah memberikan pandangan lain sesuai dengan dengan latar keilmuannya.

"ASN itu terbagi dua, ada ASN yang berada di struktur pemerintahan itu ASN yang tidak boleh kritik pemerintah karena dia berada di struktur pemerintah. ada ASN akademis sebagai dosen dan sebagainya, nah disitulah posisi pak Din. Ini bukan soal etik mengkritik sebagai ASN tapi dia mempergunakan suatu keilmuannya untuk membicarakan sesuatu," jelas JK.

Menurut JK, banyak ASN berprofesi dosen yang memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah. Untuk, itu JK meminta para pihak untuk dapat menghormati pandangan tersebut karena merupakan padangan professional.

"yang berpandangan kritis ke pemerintah bukan pak Din saja tapi ada juga majelis rektor dari seluruh negeri kadang membuat pandangan yang berbeda dari pemerintah dan itu tidak apa-apa. Dosen dosen universitas katakanlah di UI ada Pak Faisal Basri, dia kan selalu kritik pemerintah itu tidak apa-apa dia professional," tuturnya.

"Dan itu tidak melanggar etika ASN kecuali kalau dia sebagai Dirjen kemudian mengkritik pemerintah, itu baru salah. Kalau seorang akademisi walaupun dia seorang ASN kemudian mengemukakan pandangannya meskipun berbeda dengan pemerintah, itu pandangan profesi dan kita harus hormati itu," tegas JK.

Mantan Ketum Golkar ini berharap tidak ada lagi perundungan terhadap para akademisi yang berstatus sebagai ASN dan memberikan pandangan kritisnya ke pemerintah. Menurutnya, masukan alternatif dari akademisi akan selalu dibutuhkan oleh pemerintah jika tidak ingin negara menjadi otoriter.

"Bayangkan kalau tidak ada akademisi ini membukakan jalan alternatif maka negeri akan jadi otoriter. Jadi kalau ada yang mau mempersoalkan posisi pak Din sebagai ASN dan pandangannya kepada pemerintah, berarti dia tidak ngerti tentang undang-undang, dan bahwa anggot GAR itu alumni ITB tapi ITB secara institusi juga sudah mengatakan bahwa mereka bukan organisasi resmi dari ITB," pungkasnya.