JK dukung Polri usut pengunggah foto Jokowi bertemu Suku Anak Dalam
Merdeka.com - Pihak Kepolisian bakal mengusut pengunggah foto yang memutarbalikkan fakta mengenai pertemuan antara Presiden Joko Widodo (JK) dengan Suku Anak Dalam di Jambi. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan, inisiatif pengusutan itu tidak datang dari Presiden Jokowi.
Namun demikian, JK mengaku mendukung penuh upaya pengusutan yang dilakukan Polri tersebut.
"Saya kira Pak Jokowi tak ingin mengadukan. Bahwa itu oleh Kepolisian diusut ya perlu supaya mengetahui kebenarannya," kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (3/11).
-
Kenapa Jokowi tidak ikut campur dalam kabinet? 'Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024,' kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Siapa yang disebut Jokowi sebagai sosok yang keliru? “Karena ia percaya sumber daya planet bumi terbatas. Akan tetapi, ternyata Thanos keliru.“
-
Siapa yang mengatakan tidak ada refleksi khusus karena Jokowi tidak diundang? 'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa yang larang Jokowi ikut kampanye? Tidak ada penyebutan presiden dan wakil presiden atau menteri di dalamnya.
-
Apa gugatan yang dilayangkan ke Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
Sebelumnya, foto pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Suku Anak Dalam saat menggelar kunjungan ke Jambi membuat geger dunia maya. Banyak netizen yang menuding bahwa foto yang beredar tersebut merupakan rekayasa.
Tudingan tersebut berawal dari sebuah forum media sosial, yang menyebutkan Presiden Jokowi telah melakukan pencitraan dengan merekayasa pertemuan dengan suku Anak Dalam tersebut.
Persoalan itu ternyata mendapat sorotan dari internal Mabes Polri. Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Anton Charlian mengatakan tidaklah pantas apabila para netizen terlalu menggunjingkan Presiden Jokowi.
"Hasil analisis media intel kita, sangat kurang pantas ujaran yang keluar di medsos. Jangan sampai ini jadi kebiasaan," kata Anton di Gedung Humas Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (2/11).
Anton menambahkan pihaknya telah melakukan penyelidikan terhadap oknum yang diketahui memutarbalikkan fakta tersebut dan tinggal menunggu hasil laporan penyelidikan.
"Masih dalam penyelidikan hasil perkembangan akan dilaporkan, belum dapat dari tim perkembangannya sampai mana," terangnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Momen foto Presiden Jokowi yang tidak terpajang itu diketahui saat Edy Rahmayadi mengembalikan berkas formulir pendaftaran bacalon gubernur untuk Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaPolemik Jampidsus Dikuntit Densus 88, Begini Sikap Jokowi ke Kapolri dan Jaksa Agung
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak nepotisme.
Baca SelengkapnyaSoal baiknya bagaimana sikap KPK, Jokowi tidak ingin berkomentar.
Baca SelengkapnyaRespons Santai Ganjar Soal Foto Jokowi Dicopot di Kantor DPD PDIP
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menanggapi santai soal fotonya yang hilang dari sejumlah markas Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP
Baca SelengkapnyaJokowi ternyata sempat bertemu dengan para ketua umum partai politik pendukungnya
Baca SelengkapnyaWakil DPD PDIP Sumatera Utara, Aswan Jaya membantah jika foto Jokowi yang tak terpajang itu berkaitan dengan sikap politik
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengatakan agar kabar tersebut ditanyakan langsung oleh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.
Baca SelengkapnyaFoto Jokowi dicopot dari sejumlah kantor DPP PDIP.
Baca SelengkapnyaHasto Kristiyanto menegaskan pengurus pusat tidak memberikan arahan untuk mencopot foto Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPDIP beralasan kantor partai politik tidak memiliki kewajiban memasang foto presiden
Baca Selengkapnya