JK gerah, Jokowi ditakuti Pansus Freeport

Merdeka.com - Kasus pencatutan nama Presiden Jokowi oleh mantan Ketua DPR Setya Novanto dalam upaya perpanjangan kontrak Freeport berbuntut panjang. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mewacanakan pembentukan Pansus angket Freeport. Sejauh ini belum ada penolakan dari fraksi di DPR termasuk PDIP yang mendukung.

Lalu bagaimana dengan Istana?

Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla (JK) belum secara resmi menyatakan sikapnya tentang Pansus Freeport. Namun sebuah sumber menyatakan Istana gerah dengan usulan Pansus Freeport ini.

Wapres JK disebut yang paling gerah dengan usulan Pansus Freeport ini. JK bahkan meminta kepada Jokowi untuk 'jegal' wacana Pansus Freeport bergulir di DPR.

Pimpinan DPR sendiri sudah melayangkan draf usulan Pansus Freeport. Tak ada fraksi di DPR yag menyatakan menolak wacana tersebut.

"JK meminta kepada Jokowi untuk mengerahkan seluruh powernya agar DPR tak membentuk Pansus Freeport," kata seorang politikus ini.

Sayang, belum ada penjelasan resmi dari Istana soal Pansus Freeport ini. Anggota DPR ini bahkan menyebut jika Jokowi ditakut-takuti dengan wacana Pansus Freeport.

"Nanti kalau Pansus Freeport ini terbentuk bisa merembet ke Anda," kata mantan petinggi sebuah partai ini sembari menyebut Jokowi ditakut-takuti.

Sementara itu, Politikus PDIP Masinton Pasaribu salah satu yang ping ngotot membentuk Pansus Feeeport. Menurut dia, Pansus penting untuk mengembalikan konstitusi UUD 1945 pasal 33.

Begitu pula dengan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Menurut dia, Pansus Freeport untuk mengungkap kejanggalan dan operasi tambang yang dilakukan oleh perusahaan asal Amerika itu.

Tidak hanya itu, Fadli bahkan menyatakan bahwa Pansus Freeport bisa mengungkap isi pertemuan keluarga Wapres JK, Aksa Mahmud dan Erwin Aksa dengan bos Freeport, Jim Bob.

Karena itu perlu diklarifikasi, kalau-kalau ada pengaruh kekuasaan JK yang secara etika kurang tepat," kata Fadli.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah enggan mengomentari pertemuan keluarga JK dengan Jim Bob. Dia hanya menilai jika Pansus Freeport yang bisa mengungkap pertemuan rahasia itu.

"Itukan rahasia mereka, saya enggak mau buka, biar saja Pansus yang membuka biar kronologi perpanjangan kontrak Freeport itu betul-betul kita baca secara detil, sehingga sikap kita ke depan akan mendatangkan banyak manfaat," kata Fahri di Jakarta, Kamis (24/12).

Fahri ingin Pansus Freeport segera dibentuk. Di sisi lain, dia juga ingin agar pengelolaan tambang emas, batu bara dan lainnya dilakukan serta dikelola sendiri oleh Indonesia. Dengan demikian, keuntungan yang dihasilkan langsung dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia.

"Kita harus punya sampai kepada kesepakatan nasional untuk jadikan tahun 2016 sebagai tahun menguasai kembali tambang-tambang besar yang menguasai hajat hidup orang banyak termasuk yang pali dekat adalah Freeport," tutur Fahri yang ingin kontrak Freeport tidak diperpanjang saat habis pada tahun 2022 nanti.