JK: Indonesia bertekad berantas kejahatan antar negara

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, Indonesia sedang berupaya memberantas kejahatan antar negara yang masuk wilayah Indonesia. Salah satu kejahatan yang menjadi fokus pemerintah Indonesia adalah illegal fishing. Hal ini berkaitan erat dengan wacana pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

"Indonesia juga mau mencegah kejahatan yang terjadi antar negara seperti illegal fishing," ungkap JK di hadapan delegasi Konferensi Polisi ASEAN di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (4/8).

Wilayah perairan, lanjut JK, juga sering dimanfaatkan untuk kejahatan lain seperti perdagangan manusia atau human trafficking dan penyelundupan. "Human trafficking atau pelanggaran penyelundupan, semua ini dibutuhkan kerja sama yang luas antar negara," imbuh JK.

Oleh sebab itu, JK mengatakan, kerja sama kepolisian antar negara yang erat sangat diperlukan untuk memberantas tindak kejahatan lintas negara.

"Selalu kita tekankan bahwa saudara yang terbaik adalah negara yang terdekat. Oleh karena itu, ASEAN sebagai negara terdekat haruslah menjamin stabilitas dan mutu negara masing-masing," tutur JK.

JK menegaskan, stabilitas keamanan di wilayah ASEAN sangat penting dijaga oleh masing-masing negara melalui korps kepolisan di wilayah masing-masing.

"Penting jaga stabilitas di kawasan Indonesia dan security di ASEAN. Kawasan ini jadi wilayah perdagangan, karena itulah maka organisasi kemultian harus jadi bagian untuk menjaga kemakmuran dan kemajuan bersama," tutur JK.

Kerja sama Kepolisian ASEAN juga dibutuhkan, selain untuk meningkatkan keamanan, juga diperlukan saling tukar informasi.

"Dalam era seperti ini informasi baik intelejen atau kepolisian sangat penting. Kita tidak ingin region ini terjadi seperti di timur tengah yang rusak. Hal yang sangat penting bagaimana ASEAN Police terbentuk dan Hukum Internasional terbentuk," ucap JK.

Dengan semakin eratnya kerja sama Kepolisian ASEAN maka diharapkan kasus korupsi yang melibatkan aktivitas transfer uang antar negara, cuci uang bisa diberantas.

"Jangan terjadi transfer uang haram. Karena itu butuh kerjasama atasi kejahatan," tutup JK. (mdk/bal)