JK: Jalan Tol Itu Dibuat Swasta, Kenapa Jalan Daerah Rusak Begitu Besar?

Merdeka.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengingatkan lagi pembangunan jalan yang dibangun pemerintahan Joko Widodo. Salah satunya, pembangunan jalan tol yang dibangun oleh dana dari investor atau swasta.

"Jadi anggaran, anggaran itu jangan lupa jalan tol bukan pemerintah yang buat. Jangan lupa ya, itu oleh investor, oleh swasta," kata JK usai peresmian pembangunan Gedung Universitas Paramadina, di Jakarta Timur, Selasa (23/5).

Oleh karena itu, JK menyarankan pemerintah tak melupakan pembangunan jalan biasa atau non-berbayar. Sebab, begitu banyak jalan biasa yang rusak berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Jadi mestinya Pemerintah tetap fokus ke jalan-jalan non-berbayar tol. Kenapa rusak begitu besar menurut BPS," tuturnya.

JK juga mengapresiasi kritik masyarakat terhadap jalan rusak di daerah. Menurut dia, tindakan itu membuat pemerintah pusat mengambil tindakan dan memperbaiki jalan tersebut.

"Pemerintah sekarang mulai kasih dana. Terima kasih pada yang bikin video itu. Itu yang menggerakkan. Jadi bukan hanya jalan bayar yang diwartakan, tapi juga jalan jelek, jadi 1 anak bisa merubah pikiran rakyat Indonesia," ucapnya.

Kritik JK Soal Jalan Tol

Sebelumnya, JK menyoroti ketidakadilan terjadi di Indonesia. Menurut JK, salah satu contoh ketidakadilan itu adalah soal jalan rusak seperti di Lampung, Jambi, hingga Makassar.

Meskipun jalan tol sepanjang 2.600 kilometer telah terbangun, akan tetapi dikatakan JK, ada 170.000 kilometer jalan raya rusak sebagaimana data Badan Pusat Statistik (BPS).

"30 persen jalan (raya) di Indonesia sulit dipakai menurut BPS, bukan menurut saya. Ini contoh ketidakadilan," kata JK dalam pidatonya di acara Puncak Milad 21 PKS, Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5).

JK mengatakan, rakyat biasa yang tak mampu membayar tol dan tidak mendapatkan haknya karena ratusan ribu kilometer jalan raya justru rusak parah. Padahal menurut JK, jalan raya sangat mendesak, sebab setiap harinya digunakan rakyat Indonesia.

"Artinya adalah, orang bisa menganggap kalau mau jalan baik hanya orang mampu yang bisa jalan baik, karena dia bayar. Tapi jalan rakyat, yang dijalani tiap hari oleh petani kita, pedagang kecil, oleh siapapun rusak tidak diperbaiki. Itu ketidakadilan untuk rakyat, itu contoh yang kecil saja," kata JK.

"Kenapa jalan tidak baik? Menteri PU orang hebat tapi enggak ada tentu enggak ada, karena kita memilih proyek yang mahal-mahal yang itu manfaatnya tidak seperti apa yang diharapkan," ujar JK.