Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

JK kaji aturan WNI tak boleh berkewarganegaraan ganda

JK kaji aturan WNI tak boleh berkewarganegaraan ganda Wapres JK Buka Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2016. ©2016 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membuka peluang pemerintah dan DPR segera membahas pelonggaran aturan kepemilikan dwi kewarganegaraan bagi setiap WNI. Hal ini merupakan solusi bagi polemik Arcandra Tahar yang memiliki dwi kewarganegaraan sehingga membuatnya harus dicopot Presiden Joko Widodo dari posisi Menteri ESDM.

"Memang lagi dibicarakan soal dwi kewarganegaraan, itu memang trennya begitu di dunia ini," kata JK usai menghadiri peringatan Hari Konstitusi di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (18/7).

JK menambahkan, kewarganegaraan ganda dibutuhkan bagi seseorang yang keahliannya dibutuhkan di dua negara atau sama seperti Arcandra yang dibutuhkan oleh tempatnya bekerja di Amerika Serikat dan dibutuhkan oleh Presiden Joko Widodo memimpin Kementerian ESDM. Maka dari itu, dia menilai tak ada yang salah bagi seorang Arcandra yang memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat.

"Selalu orang dua hal, ada pergerakan orang talenta dari negara-negara berkembang ke maju, kemudian untuk mendapatkan pengalaman. Kemudian ada sebagian kembali lagi ke negaranya, seperti Arcandra. Tentu seperti Arcandra itu sebenarnya karena ditugaskan proyek strategis di sana, maka lebih safe kalau dia jadi warga negara (Amerika)," katanya.

Meski demikian, sampai saat ini, JK menyatakan, pemerintah belum mengajukan revisi UU Keimigrasian ke DPR. "Ya nanti kita bicarakan," katanya.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Gugatan UU Cipta Kerja di MK, Pemberi Kerja Diingatkan Hakim Tunjuk Pekerja Lokal jadi Pendamping TKA
Gugatan UU Cipta Kerja di MK, Pemberi Kerja Diingatkan Hakim Tunjuk Pekerja Lokal jadi Pendamping TKA

Penegasan tersebut disampaikan MK dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023, yakni terkait uji materi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ciptaker.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Politik Dinasti Meresahkan
VIDEO: Politik Dinasti Meresahkan "Kalau Mau Jadi Pemimpin Anak Muda Harus Berprestasi!"

Sekretaris Jenderal Transparency Internasional Indonesia (TII) Danang Widoyoko melihat dengan putusan MK membuat politik dinasti semakin tumbuh subur

Baca Selengkapnya
Putusan MK: Anggota Parpol Harus Mundur Minimal 5 Tahun Sebelum Jadi Jaksa Agung
Putusan MK: Anggota Parpol Harus Mundur Minimal 5 Tahun Sebelum Jadi Jaksa Agung

MK menyatakan, pengurus parpol yang akan diangkat menjadi Jaksa Agung harus lebih dulu berhenti dari kepengurusan parpol sekurang-kurangnya 5 tahun.

Baca Selengkapnya
Jawaban Ganjar Jika Jadi Presiden Apa Beri Karpet Merah Anaknya
Jawaban Ganjar Jika Jadi Presiden Apa Beri Karpet Merah Anaknya

Hal itu dikatakan Ganjar menjawab pertanyaan dari salah satu relawan apakah putranya bernama Alam Ganjar akan diberi karpet merah ketika menjadi presiden.

Baca Selengkapnya
ICW Desak KY Turun Tangan Evaluasi Hakim MA soal Putusan Syarat Usia Calon Kepala Daerah Untungkan Kaesang
ICW Desak KY Turun Tangan Evaluasi Hakim MA soal Putusan Syarat Usia Calon Kepala Daerah Untungkan Kaesang

Putusan MA itu disebut-sebut sebagai upaya melanggengkan Kaesang maju Pilkada 2024

Baca Selengkapnya
Ditanya soal Diaspora, Ini Jawaban Menkumham Yasonna
Ditanya soal Diaspora, Ini Jawaban Menkumham Yasonna

Ditanya Soal Diaspora, Ini Jawaban Menkumham Yasonna

Baca Selengkapnya
Ganjar: MK dan KPU Kena Etika, Apa yang Kita Banggakan pada Pemilu?
Ganjar: MK dan KPU Kena Etika, Apa yang Kita Banggakan pada Pemilu?

Soal hukuman apa yang paling tepat dijatuhi untuk pelanggaran tersebut, Ganjar mengaku belum tahu

Baca Selengkapnya
Gibran Bisa Maju Pilpres usai Putusan MK, Ganjar: Hormati Hak Politik Siapapun
Gibran Bisa Maju Pilpres usai Putusan MK, Ganjar: Hormati Hak Politik Siapapun

Putusan MK itu memperbolehkan calon presiden dan calon wakil presiden tidak perlu berusia minimal 40 tahun dengan syarat berpengalaman menjadi kepala daerah.

Baca Selengkapnya
Menkum HAM Tepis Isu Paspor Ganda: Naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders Istimewa
Menkum HAM Tepis Isu Paspor Ganda: Naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders Istimewa

Naturalisasi istimewa tidak dapat diberikan kepada orang asing yang setelah pemberian status WNI, malah memiliki kewarganegaraan ganda.

Baca Selengkapnya
Sahabat Ganjar Hormati Putusan MK Tapi Merasa Janggal dan Tak Konsisten
Sahabat Ganjar Hormati Putusan MK Tapi Merasa Janggal dan Tak Konsisten

Sahabat Ganjar menghormati putusan MK tersebut dan mengakui bahwa putusan tersebut bersifat binding (mengikat) dan final.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ingin Masyarakat Lokal Kalimantan Dapat Persentase Khusus dalam Seleksi CPNS di IKN Nusantara
Jokowi Ingin Masyarakat Lokal Kalimantan Dapat Persentase Khusus dalam Seleksi CPNS di IKN Nusantara

Jalur seleksi CPNS yang diprioritaskan untuk masyarakat lokal Kalimantan

Baca Selengkapnya
Ganjar Kecewa MKMK Tak Bisa Anulir Putusan MK, Ketua PPP: Itu Kegelisahan Publik yang Masih Waras
Ganjar Kecewa MKMK Tak Bisa Anulir Putusan MK, Ketua PPP: Itu Kegelisahan Publik yang Masih Waras

Ganjar Pranowo terusik putusan batas usai capres-cawapres masih berlaku.

Baca Selengkapnya