Follow
JK kaji aturan WNI tak boleh berkewarganegaraan ganda
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membuka peluang pemerintah dan DPR segera membahas pelonggaran aturan kepemilikan dwi kewarganegaraan bagi setiap WNI. Hal ini merupakan solusi bagi polemik Arcandra Tahar yang memiliki dwi kewarganegaraan sehingga membuatnya harus dicopot Presiden Joko Widodo dari posisi Menteri ESDM.
"Memang lagi dibicarakan soal dwi kewarganegaraan, itu memang trennya begitu di dunia ini," kata JK usai menghadiri peringatan Hari Konstitusi di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (18/7).
JK menambahkan, kewarganegaraan ganda dibutuhkan bagi seseorang yang keahliannya dibutuhkan di dua negara atau sama seperti Arcandra yang dibutuhkan oleh tempatnya bekerja di Amerika Serikat dan dibutuhkan oleh Presiden Joko Widodo memimpin Kementerian ESDM. Maka dari itu, dia menilai tak ada yang salah bagi seorang Arcandra yang memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat.
-
Siapa yang dipecat Kejagung? Jaksa Agung ST Burhanuddin memecat Kajari Bondowoso, Jawa Timur Puji Triasmoro dan Kasie Pidsus Alexander Kristian Diliyanto Silaen karena diduga terlibat korupsi.
-
Siapa yang dibebastugaskan oleh Ganjar? Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan Kepala Sekolah SMKN 1 Sale sudah dibebastugaskan dari jabatannya setelah terbukti menarik pungli dari siswa.
-
Apa yang dikatakan Ganjar tentang Andika sebagai cawapres? “Pak Andika kan tentara, saya ini eksekutif. Jadi kalau kita sebagai anak bangsa kita harus siap, enggak ada kata-kata enggak siap,“ kata Ganjar kepada wartawan di Hotel Mercure Convention Centre, Ancol, Jakarta, Minggu (30/7).
-
Siapa yang dipecat? Dari tujuh orang tersebut, dua orang polisi dipecat positif mengonsumsi narkoba.
-
Siapa yang berprestasi gemilang? Niquita Juan telah menyelesaikan studinya di IFA Paris, Prancis. Ia meraih gelar wisuda pada tanggal 13 Juli 2023, namun kabar bahagia ini baru diumumkan oleh keluarga pada hari ini, Selasa (8/8). Setelah upacara wisuda, Niquita Juan kini memegang gelar Sarjana (S1) dalam bidang Bisnis Fashion dan Manajemen Prancis dan Eropa.
-
Kenapa Andika dinilai cocok jadi Cawapres Ganjar? 'Semua syarat dipenuhi Andika, dia figur yang layak mendampingi Ganjar, masalahnya cawapres hanya ada satu yang akan dipilih. Jadi mohon bersabar menunggu pengumuman resmi,' ujar Yusuf kepada wartawan, Rabu (4/10/2023).
"Selalu orang dua hal, ada pergerakan orang talenta dari negara-negara berkembang ke maju, kemudian untuk mendapatkan pengalaman. Kemudian ada sebagian kembali lagi ke negaranya, seperti Arcandra. Tentu seperti Arcandra itu sebenarnya karena ditugaskan proyek strategis di sana, maka lebih safe kalau dia jadi warga negara (Amerika)," katanya.
Meski demikian, sampai saat ini, JK menyatakan, pemerintah belum mengajukan revisi UU Keimigrasian ke DPR. "Ya nanti kita bicarakan," katanya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Penegasan tersebut disampaikan MK dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023, yakni terkait uji materi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ciptaker.
Baca Selengkapnya
MK menyatakan, pengurus parpol yang akan diangkat menjadi Jaksa Agung harus lebih dulu berhenti dari kepengurusan parpol sekurang-kurangnya 5 tahun.
Baca Selengkapnya
Hal itu dikatakan Ganjar menjawab pertanyaan dari salah satu relawan apakah putranya bernama Alam Ganjar akan diberi karpet merah ketika menjadi presiden.
Baca Selengkapnya
Ditanya Soal Diaspora, Ini Jawaban Menkumham Yasonna
Baca Selengkapnya
Soal hukuman apa yang paling tepat dijatuhi untuk pelanggaran tersebut, Ganjar mengaku belum tahu
Baca Selengkapnya
Putusan MK itu memperbolehkan calon presiden dan calon wakil presiden tidak perlu berusia minimal 40 tahun dengan syarat berpengalaman menjadi kepala daerah.
Baca Selengkapnya
Naturalisasi istimewa tidak dapat diberikan kepada orang asing yang setelah pemberian status WNI, malah memiliki kewarganegaraan ganda.
Baca Selengkapnya
Sahabat Ganjar menghormati putusan MK tersebut dan mengakui bahwa putusan tersebut bersifat binding (mengikat) dan final.
Baca Selengkapnya
Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyoroti penyataan Jokowi soal Presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca Selengkapnya
Ganjar Pranowo terusik putusan batas usai capres-cawapres masih berlaku.
Baca Selengkapnya
Ganjar turut mengutarakan keingiannya untuk melakukan revisi regulasi terkait KPK.
Baca Selengkapnya
Kejagung menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Jaksa Agung tak boleh pengurus partai politik.
Baca Selengkapnya