JK: Kalau presiden bisa diperiksa, masak ketua KPK enggak?

Merdeka.com - Kisruh antara Polri dan KPK muncul di saat pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menginjak 100 hari pertama. Sikap Presiden Jokowi terhadap kisruh Polri vs KPK juga menuai pertanyaan terhadap komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak berubah. "Kenapa tidak! Jadi kan pemerintah itu justru berpihak kepada itu (pemberantasan korupsi)," tegas JK di kantornya, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (27/1).

JK mengatakan, komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi sudah terlihat pada saat Presiden Jokowi memutuskan untuk menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri sesaat setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

"Karena itu, begitu Pak Budi secara resmi dianggap tersangka itu tidak diganti, ditunda. Karena kita menghormati, kita taat asas itu. Kalau tidak taat asas, lantik saja di situ kan selesai. Tapi kan tidak. Kita justru taat itu," tutur JK.

JK mengatakan, siapa saja bisa diperiksa secara hukum, termasuk Presiden, terlebih lagi pimpinan KPK. Oleh sebab itu, JK meminta kepada masyarakat untuk tidak menilai komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi menjadi luntur lantaran Pimpinan KPK diperiksa oleh Kepolisian.

"Siapa saja, presiden pun, jangan lupa itu selalu ketua KPK katakan, presiden pun bisa diperiksa. Lah kalau ketua KPK katakan presiden bisa diperiksa, masak ketua KPK enggak? Itu juga harus dipahami seperti itu. Jadi tidak berarti keadaan ini kita tidak, pemerintah atau Pak Jokowi tidak mendukung pemberantasan korupsi, tidak," tegas JK.