JK: Kemenag Bukan Hadiah untuk NU Tetapi Semua Agama dan Organisasi Keagamaan Lain
Merdeka.com - Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla menanggapi terkait pernyataan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas terkait pembentukan Kementerian Agama, atau Kemenag merupakan hadiah untuk Nahdatul Ulama (NU). Menurut JK kementerian tersebut bukanlah hadiah untuk NU saja melainkan untuk seluruh agama dan organisasi agama.
"Jadi bukan hanya NU tetapi semua agama dan semua organisasi keagamaan itu yang dinaungi pemerintah lewat Kementerian Agama," kata JK usai melantik pengurus PMI Propinsi Sumut dan silaturahmi dengan Pengurus DMI Medan, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Jabatan Gubernur Sumatera Utara, Senin( 24/10).
Sebelumnya diketahui Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas tengah menjadi sorotan. Pernyataannya mengenai Kementerian Agama (Kemenag) merupakan hadiah negara untuk Nahdlatul Ulama (NU) menuai polemik setelah mendapat kritik sejumlah pihak.
-
Bagaimana Kemenag mengumumkan pembentukan Departemen Agama? Pada 3 Januari 1946, Presiden Soekarno memutuskan untuk mengadakan Departemen Agama, setelah mempertimbangkan usulan Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (KNIP). Pengumuman tersebut disiarkan pemerintih melalui siaran Radio Republik Indonesia.
-
Siapa saja yang diusulkan sebagai menteri? Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengakui memang sudah ada beberapa partai politik (parpol) yang mengusulkan nama untuk diajukan sebagai menteri kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto.
-
Apa yang dikritik Meutya Hafid ke Menkominfo? 'Harusnya ada sikap meminta maaf, karena secara jujur harus diakui kita belum mampu mengamankan data-data pribadi masyarakat dengan maksimal,' ujar Meutya.
-
Siapa saja yang menolak pembentukan Kementerian Agama? Pada sidang PPKI 19 Agustus 1945 lagi-lagi pembentukan Kementerian Agama diusulkan, tetapi hanya 6 orang yang menyetujui. Beberapa tokoh penting justru menolak usulan ini. Siapa saja? Ada Johannes Latuharhary yang mengusulkan kepada rapat agar masalah-masalah agama diurus Kementerian Pendidikan. Rupanya usul tersebut didukung seorang wakil Islam dari Lampung, yaitu Abdul Abbas. Selain itu, Iwa Kusumasumatri, seorang nasionalis dari Jawa Barat, setuju gagasan perlunya Kementerian Agama. Hanya saja, karena pemerintah itu sifatnya nasional, agama seharusnya tidak diurus kementerian khusus. Penolakan juga datang dari tokoh pendidikan Taman Siswa, yaitu Ki Hadjar Dewantara. Beliau lebih suka urusan-urusan agama menjadi tugas Kementerian Dalam Negeri.
-
Siapa yang direkomendasikan ulama untuk menjadi Calon Gubernur Jateng? Ijtima ulama se-Jateng merekomendasikan Gus Yusuf sebagai bakal calon gubernur pada Pilkada 2024. Para ulama yang berasal dari struktur DPC PKB serta para pengasuh pondok pesantren di Jawa Tengah telah mengerucutkan pilihannya pada pengasuh Ponpes API Tegalrejo itu.
-
Siapa yang menyerahkan penghargaan kepada Kemenkumham? Penghargaan diberikan oleh Menteri PAN RB, Abdullah Azwar Anas kepada Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto dalam Rapat Koordinasi Pengadaan ASN tahun 2023, Kamis (03/08/2023) di Jakarta.
Hal itu dikatakan Menag Yaqut saat berbicara dalam webinar internasional memperingati hari santri dihelat oleh Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), pada Rabu (20/10) lalu. Ihwal penyebutan Kemenag merupakan hadiah untuk NU saat Menag Yaqut menjelaskan soal sejarah asal usul Kemenag.
Awalnya, Yaqut menceritakan soal perdebatan di stafnya yang tengah membahas sejarah asal-usul Kemenag. Kemudian salah satu stafnya mengatakan, Kementerian Agama adalah hadiah negara untuk umat Islam.
"Waktu itu perdebatannya bergeser bahwa Kementerian Agama ini harus menjadi kementerian semua agama, melindungi semua umat beragama. Ada yang tidak setuju, kementerian ini harus (jadi) Kementerian Agama Islam karena Kementerian Agama itu adalah hadiah negara untuk umat Islam," kata Yaqut seperti dikutip dari video terkait, Minggu (24/10).
Mendengar argumen stafnya, Yaqut lalu membantah. Menurut dia, pernyataan stafnya salah, sebab Kementerian Agama adalah hadiah negara bagi kelompok muslim NU.
"Saya bantah, Bukan! Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU, bukan untuk umat Islam secara umum tetapi spesifik untuk NU," jelas Yaqut.
Keyakinan Yaqut membuatnya merasa ada kewajaran, ketika NU memanfaatkan peluang di kementerian yang tengah dipimpinnya.
"Wajar kalau sekarang NU memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama, memang hadiahnya untuk NU, kenapa begitu? Kementerian Agama itu muncul karena pencoretan 7 kata dalam piagam Jakarta dan yang mengusulkan itu juru damai atas pencoretan itu oasisnya NU, kemudian lahir Kementerian Agama," ungkap Yaqut.
"Jadi wajar sekarang kalau sekarang kita minta Dirjen Pesantren dan banyak mengafirmasi pesantren dan santri NU, saya kira wajar saja tidak ada yang salah," Yaqut menandasi.
Meski hadiah untuk NU, lanjut Yaqut, Kementerian Agama tetap merangkul semua agama dan golongan. Sebab, dia meyakini, NU bakal melindungi sesama.
"Yang besar itu selalu cenderung melindungi uang lemah dan kecil, NU di mana pengin melindungi yang kecil. Jadi kalau sekarang Kementerian Agama menjadi kementerian yang menjadi kementerian semua agama, itu bukan menghilangkan NU tapi justru menegaskan NU yang terkenal paling toleran dan moderat," beber Yaqut.
Yaqut berharap, keyakinannya dapat membuat kementeriannya semakin maju dan memberi jalan bagi pesantren dan santri untuk mendapat masa depan yang lebih baik.
"Saya kira tidak ada yang salah, ini background pikiran kami yang hampir seragam. Jadi mari manfaatkan untuk kebaikan dan mampu persiapkan masa depan santri kita memenangkan pertempuran di masa depan," Yaqut menandasi.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Yaqut menegaskan tak akan mencabut pernyataannya soal capres bermulut manis.
Baca Selengkapnya"Kita ingin memberikan kemudahan. Masak enggak boleh memberikan kemudahan kepada semua warga negara?" kata Yaqut
Baca Selengkapnya"Jadi nggak boleh merasa kecil, sama-sama punya saham kok, yang beda kan devidennya saja, nah pembagiannya itu dibuat harus proporsional," kata Menag Yaqut.
Baca SelengkapnyaKetum PBNU Yahya Cholil Staquf merespons isu terkait kader NU yang akan mengisi jabatan di kabinet Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaYaqut Cholil Qoumas mengatakan KUA akan menjadi tempat pencatatan pernikahan bagi umat muslim dan non-muslim
Baca SelengkapnyaGus Yahya menyebut, hanya dengan mengaku kader NU, seseorang bisa menjadi cawapres.
Baca SelengkapnyaYaqut menyebut, pihaknya menghargai jika digelar muktamar lagi.
Baca SelengkapnyaIa menyentil, jika pihak yang meragukan ke NU an dari Khofifah Indar Parawansa adalah justru tidak pernah menjadi pengurus dari organisasi NU.
Baca SelengkapnyaYaqut terancam sanksi dari PKB, namun dia menegaskan tidak akan mengubah pernyataannya.
Baca SelengkapnyaBahkan perusahaan pengelola tambang pun disebut Bahlil awalnya tidak mampu mengelola tambang.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi bertemu Yaqut di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu (4/10).
Baca SelengkapnyaHNW menjelaskan, rencana tersebut tidak sesuai dengan filosofi sejarah KUA di Indonesia.
Baca Selengkapnya