JK khawatir KPK di daerah malah lahirkan mafia hukum

Merdeka.com - Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka perwakilan di daerah, memunculkan kekhawatiran beberapa pihak akan memunculkan mafia hukum baru. Terkait hal ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, pemerintah masih menunggu kajian dari KPK terhadap rencana tersebut.

"Itu urusan internal KPK lah. Kita menunggu studinya, apa cukup orang. Komisionernya kan di Jakarta, apa bisa mengawasi di daerah itu. Komisioner empat dari lima yang ada," kata JK di kantornya, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (19/12).

JK mengatakan, pemerintah akan memberi kesempatan bagi KPK melakukan uji coba terlebih dahulu sebelum memutuskan secara resmi KPK buka kantor perwakilan di daerah.

"Biar diuji coba dulu 1, 2 orang, jangan langsung. Karena yang di Jakarta saja KPK kesulitan orang, ditarik sedikit Kejaksaan itu sulit KPK buat jalan. Kalau enggak disiapkan orang, enggak disiapkan sektor dan perangkatnya, bisa benar itu jadi mafia hukum," tutur JK.

Dengan kewenangan yang begitu besar dimiliki KPK, lanjut JK, maka faktor kehati-hatian menjadi sangat penting.

"Karena begitu besarnya KPK maka begitu orang diambil maka tidak ada SP3-nya. Jadi kewenangan yang begitu besar bisa menimbulkan macam-macam," tutup JK. (mdk/cob)