JK: Larangan demonstrasi di dekat Istana ada dalam undang-undang

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka. Aturan itu menuai kritik tajam lantaran salah satu aturannya adalah larangan menggelar demonstrasi di depan istana.

Mengenai hal ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa aksi unjuk rasa sudah diatur dalam Undang-undang. JK memaparkan, dalam undang-undang tersebut sudah ditetapkan beberapa tempat yang tidak diperbolehkan menjadi tempat aksi unjuk rasa.

"Dalam Undang-undang unjuk rasa memang ada beberapa tempat yang tidak boleh, termasuk istana, itu tidak boleh, dekat rumah ibadah, ada aturannya sendiri, saya lupa, tapi kurang lebih begitu. Jadi apa yang disampaikan semuanya mengacu pada undang-undang tentang unjuk rasa itu. Jadi undang-undang sendiri yang melarang ada beberapa tempat yang tidak boleh, termasuk dekat istana," jelas JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (3/11).

JK mengatakan, apabila kembali terjadi aksi demonstrasi di wilayah istana, aparat penegak hukum harus menertibkan. Hal ini sesuai dengan undang-undang. "Iya harus sesuai undang-undang lah. Ya sama dengan kalau ada demo siapa saja menguasai seluruh jalan, itu tidak boleh juga karena mengganggu orang lain. Undang-undangnya ada. Undang-undang lalu lintas tidak boleh," tutur JK.

JK menegaskan kepada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas sesuai undang-undang dalam mengatasi aksi demonstrasi. "Bukan imbauan, perintah. Pemerintah tidak boleh mengimbau aparat di bawahnya, memerintahkan," tutup JK.

Sebelumnya, Keputusan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka menuai kritik tajam publik. Salah satu aturan yang menuai protes tersebut adalah larangan menggelar demonstrasi di depan istana.

Ahok berkilah aturan yang diterbitkannya tersebut merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam undang-undang itu menegaskan larangan yang juga diatur dalam Pergub.

"Bukan saya ngelarang demo di istana lho. Justru UU No. 9 tahun 1998 yang dibuat oleh reformis ketika reformasi terjadi, itu mencantumkan tidak boleh demo di istana sebetulnya," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (2/11).

Selain larangan untuk berdemo di depan istana, kata dia, yang diatur dalam UU itu juga mencakup larangan berdemo di hari-hari besar nasional.

"Malah enggak boleh demo di hari besar. Jadi semua jelas. Jadi yang salah di mana?" papar Ahok.

Menurut Ahok, untuk ke depannya, para pendemo akan dialihkan ke Monumen Nasional (Monas) ketika hendak menyampaikan aspirasi mereka. "(Demo) di istana akan kita alihkan ke Monas?" pungkas dia.