Follow
JK minta jangan ada balas dendam terkait insiden Tolikara
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta semua pihak untuk menahan diri dan tidak termakan provokasi terkait insiden di Tolikara, Papua. JK menyadari permasalahan agama bersifat sensitif dan rawan menimbulkan reaksi, namun penyelesaian masalah di Tolikara tetap harus dilakukan secara hukum.
"Ya tentu ini kan agama, tentu kita selesaikan masalah itu secara hukum. Tidak kemudian masalah di sini (Tolikara) kemudian dibalas di sini (Jawa), nanti tidak ada habisnya," kata JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (23/7).
JK menegaskan, Indonesia merupakan negara hukum. Oleh sebab itu, pelaku serta dalang kerusuhan di Tolikara harus diselesaikan secara hukum.
-
Apa pendapat Jusuf Kalla tentang speaker masjid? 'Masjid harus syahdu, karena itu kalau pidato atau dakwah atau tabligh-nya sampai keluar itu malah warga tidak dengar juga. Hanya suaranya yang keras, tapi tidak dipahami,' imbuhnya.
-
Kenapa Jusuf Kalla dukung larangan speaker luar masjid? 'Sejak dulu juga kami di dewan masjid, DMI itu mengatur itu bahwa sound system yang keluar itu hanya boleh Azan dan juga pengajian. Awal paling hanya 5 -10 menit, tidak boleh lebih dari itu,' ujarnya usai melantik Pengurus Masjid Al Markaz Al Islami Makassar, Minggu (10/3).
-
Siapa yang membuat pernyataan tentang Indonesia? Tidak ada pembahasan terkait PM Singapura sebut Indonesia sebagai negara yang tidak akan maju karena gila agama.
-
Bagaimana cara Jusuf Kalla ingin agar suasana masjid syahdu? JK mengatakan, masjid seharusnya dalam kondisi syahdu. Jika setiap masjid memakai sound system luar, bukan tak mungkin masyarakat umum akan terganggu. 'Supaya ada syahdu, ibadah itu perlu syahdu. Kalau terlalu besar sound sistemnya masjid yang lain saling berhadapan itu. Jadi jangan suara sond system antara masjid suaranya saling berhadapan, harus syahdu,' tuturnya.
-
Siapa yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Pada tanggal 17 Agustus 1945, Hatta bersama Soekarno resmi memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta.
-
Siapa yang mengatur suara speaker masjid menurut Jusuf Kalla? 'Sejak dulu juga kami di dewan masjid, DMI itu mengatur itu bahwa sound system yang keluar itu hanya boleh Azan dan juga pengajian. Awal paling hanya 5 -10 menit, tidak boleh lebih dari itu,' ujarnya usai melantik Pengurus Masjid Al Markaz Al Islami Makassar, Minggu (10/3).
"Kita hukum yang jalan. Jangan di sini bom, dibalas bom di sana, enggak lah. Kita negara yang taat pada hukum, siapa yang salah yah (di) hukum," imbuh JK.
Setelah insiden di Tolikara, terjadi pembakaran pintu rumah ibadah di Purworejo dan Bantul. Polisi masih mencari pelaku pembakaran itu.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ada sekitar ratusan orang yang ditangkap Polda Metro Jaya, namun sebagian sudah dibebaskan
Baca Selengkapnya
Netralitas aparat dan pejabat negara dalam pemilu menjadi pembahasan JK saat bertemu capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo.
Baca Selengkapnya
Kemendagri siap menjalankan putusan MK tersebut sebab bersifat final dan mengikat (final and binding).
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi ingatkan tegas para jaksa, termasuk Polri dan KPK, agar tidak ada lagi anggotanya mempermainkan hukum.
Baca Selengkapnya
Kejagung siap pecat anggota yang terbukti bersalah
Baca Selengkapnya
Pihaknya tidak akan segan menindak siapa saja jajaran Korps Adhyaksa yang kedapatan tidak netral.
Baca Selengkapnya
Moeldoko pun mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga suasana politik agar tetap damai, dengan tidak mencampuri urusan hukum.
Baca Selengkapnya
Jokowi tidak mempermasalahkan kritikan tersebut, dan menegaskan soal kebebasan berpendapat.
Baca Selengkapnya
Chico menegaskan, posisi dari Mahkamah Konstitusi (MK) adalah mengoreksi dari undang-undang yang dihasilkan DPR.
Baca Selengkapnya
Ganjar memastikan akan mengawal kasus penganiayaan relawan oleh anggota TNI.
Baca Selengkapnya
Ganjar mengatakan kedatangannya sebagai bentuk sìlaturahmi
Baca Selengkapnya
Hal itu dikatakan Burhanuddin dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/11).
Baca Selengkapnya