JK minta penertiban kawasan Kalijodo dilakukan sesuai aturan

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera menertibkan kawasan Kalijodo, Jakarta Utara karena menjadi tempat prostitusi dan perjudian. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan relokasi bisa saja dilakukan asalkan berdasarkan aturan.

"Yang paling penting jalankan hukum dengan baik, dengan tertib. Jadi tidak ada soal," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (16/2).

Terkait perlawanan dari warga termasuk tokoh masyarakat Abdul Aziz atau yang akrab disapa Daeng Aziz, JK meminta Pemprov DKI mendengarkan aspirasi warga.

"Saya kira (Daeng Aziz) tidak lindungi sebenarnya, saya rasa hanya mengharap agar ada sosialisasi, ada waktu (untuk relokasi). Ya tentu masyarakat punya aspirasi," ujar JK.

"Bukan soal dengan siapa-siapa. Tapi pemerintah harus menjalankan hukumnya dengan baik," tambahnya.

Dalam relokasi kawasan Kalijodo, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sudah berkoordinasi dengan pihak keamanan dan organisasi Islam. Bahkan Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan tidak ada preman yang berhak menghentikan relokasi tersebut.

Luhut menegaskan, negara Indonesia diatur oleh konstitusi bukan preman.

"Eh negara ini enggak ada yang diatur preman, berkali-kali saya bilang. Semua aturan peraturan itu yang ditegakkan. Negerti? Enggak kurang dari itu enggak lebih dari itu," tegas Luhut.