JK mulai terseret aneka kasus kakap
Merdeka.com - Politikus PDIP Masinton Pasaribu menuding kegaduhan yang terjadi pada pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini buntut dari permainan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Hal ini terbukti dari kasus Pelindo II hingga menyebabkan pencopotan mantan Kabareskrim Komjen Budi Waseso.
Anggota Komisi III DPR RI ini menambahkan, JK sudah mulai mengintervensi kasus Pelindo II hingga proyek listrik 35.000 Mega Watt. Sebagai Wakil Presiden, Masinton meminta JK berhenti bersikap intervensi dan berbisnis di atas kursi wakil negara.
"Saya selalu katakan kegaduhan itu karena BUMN, ESDM dan besarnya di wapres. Episentrum titik gaduhnya di wapres tadi. Dari persoalan listrik 5 mega watt yg dikritik Rizal Ramli itu. Di belakang kasus Pelindo II, dia kan telepon sana telepon sini. Kemudian dari Korea Selatan hubungi hingga Kabareskrim pada saat itu dicopot. Freeport juga kan mainan JK juga," kata Masinton dalam diskusi dengan topik "Kinerja Satu Tahun Pemerintah Di Mata Publik" di Hotel Gren Alia Cikini, JL. Raya Cikini no 46, Jakarta Pusat, Minggu (20/12).
-
Gimana cara OJK tekan korupsi? Komitmen antikorupsi OJK tersebut kata Mahendra, diturunkan juga kepada industri jasa keuangan dengan memastikan ketentuan yang diterbitkan OJK mampu menciptakan tata kelola yang efektif di industri jasa keuangan sehingga bisa meminimalkan kemungkinan korupsi.
-
Kenapa OJK berusaha hilangkan korupsi? 'Korupsi menimbulkan ketidakstabilan, memperlambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, bahkan menggerogoti kepercayaan dan integritas serta kredibilitas dari suatu bangsa dan negara.' 'Sehingga, korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang harus dicegah dan dilawan di seluruh dunia,' kata Mahendra.
-
Apa yang ingin dihentikan oleh Presiden? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Siapa pejabat anak perusahaan PT INKA yang ditahan? Kepala departemen pengadaan PT INKA Multi Solusi (PT IMS) berinisal HW ditahan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
-
Bagaimana OJK sampaikan pesan antikorupsi? Untuk menarik minat dan antusiasme pengunjung, OJK mengemas kegiatan pada booth dengan permainan, publikasi berupa papan penghargaan dan informasi seputar program penguatan integritas OJK.
Lebih lanjut, Masinton mempertanyakan komitmen JK yang saat pilpres lalu mengatakan akan mengabdi kepada negara dan meninggalkan bisnisnya. Namun kini, sikap JK disebut sudah tidak sesuai dengan pernyataannya yang akan mengabdi untuk negara.
Dia mengaku khawatir, dengan posisinya saat ini, JK dengan leluasa dapat mengembangkan bisnisnya. Ia pun tidak melarang JK berbisnis, namun jangan sampai jabatan formal dijadikan cara untuk memuluskan usahanya. (mdk/amn)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perlawanan balik dari pihak-pihak tertentu ditujukan melemahkan nyali Kejagung dalam memberantas korupsi.
Baca SelengkapnyaJokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Pilkada dinilai menguntungkan individu atau kelompok tertentu sehingga dianggap merupakan bentuk korupsi kebijakan.
Baca SelengkapnyaKPK menggelar OTT kepada Kajari Bondowoso Puji Triasmoro dan Kasi Pidsus Alexander Silaen.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyinggung soal perbaikan tata negara dan etika pemerintahan.
Baca SelengkapnyaWakil Presiden Ke-10 dan 12 Jusuf Kalla hadir untuk menjadi saksi meringankan dalam perkara korupsi LNG atau gas alam cair tahun 2011-2021
Baca SelengkapnyaGanjar turut mengutarakan keingiannya untuk melakukan revisi regulasi terkait KPK.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Jaksa Agung yang tidak memberikan toleransi terhadap jaksa yang diduga terlibat korupsi.
Baca SelengkapnyaJokowi mendorong Kejaksaan Agung memanfaatkan kewenangan tersebut secara profesional dan bertanggung jawab.
Baca SelengkapnyaJelang akhir periode jabatan Presiden Jokowi, terdapat tiga kepala lemba negara diberhentikan tidak hormat dari jabatannya.
Baca SelengkapnyaKejagung siap pecat anggota yang terbukti bersalah
Baca SelengkapnyaHakim Konstitusi Anwar Usman menuding putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk memperbaiki citra MK.
Baca Selengkapnya