JK nilai penetapan Setya Novanto jadi tersangka lagi biasa saja
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi santai penetapan tersangka Ketua DPR yang juga Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto oleh KPK untuk kali kedua. Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan, hal itu sudah menjadi tugas KPK.
"Biasa saja kan, ini kan tugas KPK kan, untuk memberantas korupsi," kata pria yang akrab disapa JK ini di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (11/10).
JK menyerahkan penanganan perkara Setya Novanto ke tangan KPK. Menurutnya, KPK akan menangani kasus jika memiliki bukti.
-
Siapa yang dilantik Jokowi menjadi Ketua KPK? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Kapan Jokowi melantik Ketua KPK sementara? Pelantikan ini dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/11).
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
"Kalau memang ada kemudian buktinya tentu KPK yang menanganinya," katanya.
JK enggan menilai dampak dan juga langkah seperti apa yang harus diambil Golkar ke depan. "Saya bukan pengurus Golkar lagi," kata dia.
Sebelumnya, KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka lantaran dianggap bersekongkol dengan Anang Sudiharjo, Andi Agustinus, Irman dan Sugiharto dalam proyek e-KTP. KPK mengaku, kali ini memiliki bukti yang kuat untuk menetapkan tersangka. Hal itu setelah KPK kembali mengeluarkan SPDP pada 31 Oktober.
Setya Novanto sebelumnya pernah ditetapkan sebagai tersangka. Namun putusan hakim Cepi Iskandar menggugurkan statusnya tersebut.
KPK disebut tidak melakukan proses hukum sesuai ketentuan perundangan. Sehingga menyatakan penetapan tersangka nomor 310/23/07/2017 tertanggal 18 Juli 2017, dilakukan secara tidak sah. Hakim Cepi juga memutuskan penghentian penyidikan terhadap Novanto.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Agus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaDugaan itu dikuatkan dengan penyidik lembaga antirasuah beberapa waktu lalu tengah gencar-gencarnya mencari Sahbirin Noor namun tidak kunjung membuahkan hasil.
Baca SelengkapnyaMenurut Koordinator Stafus Presiden Ari Dwipayana, Presiden Jokowi sudah menjelaskan kasus korupsi yang menyeret mantan Ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Saya Kira Semua Akan Alami Tekanan
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang diminta di untuk memberhentikan kasus e-KTP.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo menjawab usulan agar pimpinan KPK dinonaktifkan di tengah kasus dugaan pemerasan Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaMoeldoko mempertanyakan Agus Rahardjo yang kembali mempersoalkan kasus yang sudah bergulir pada 2017.
Baca SelengkapnyaPenunjukkan Nawawi Pomolango Disebut Cacat Hukum, Begini Respons KPK
Baca SelengkapnyaMenurutnya, kinerja KPK sudah sangat bagus. Sejumlah pejabat mulai ditangkap, melalui operasi tangkap tangan KPK.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo yang mengaku sempat diminta Presiden untuk menghentikan kasus korupsi KTP elektronik
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo menyebut Presiden Jokowi pada 2017 pernah memintanya menghentikan kasus korupsi Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP
Baca Selengkapnya