JK: Pemerintah Kita Masih Banyak Kekurangan yang Harus Diperbaiki
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengakui sistem reformasi birokrasi yang dilakukan di masa pemerintahannya saat ini belum sepenuhnya berjalan baik. Sebab, masih ada beberapa pekerjaan berat yang kemudian perlu untuk diperbaiki ke depannya.
JK juga menyinggung kinerja aparatur pemerintah. Yang belakangan diketahui banyak terbelit kasus korupsi. Hal ini yang menurut JK, harus diperbaiki.
"Kita masih banyak mengalami kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki, masih banyak aparat kita yang menjadi masalah karena masalah korupsi. Masih banyak masalah keterlambatan (dalam pengurusan perizinan), masih ada masalah ketidakpedulian kepada kebutuhan-kebutuhan masyarakat," kata Wapres JK saat membuka acara International Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019 di Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Denpasar Bali, Kamis (14/3).
-
Bagaimana Prabowo menilai kinerja Kabinet? Soal evaluasi, dia tentu akan melakukannya tanpa harus memberikan target waktu-waktu tertentu.'Saya kira tidak terpaku waktu ya (evaluasi kabinet). Saya tanamkan rasa tanggung jawab, saya menggugah cinta Tanah Air. Kalau orang itu cinta Tanah Air, kalau orang itu sadar dia harus bekerja untuk kepentingan sebaik-baiknya rakyat dan bangsa, saya kira hasilnya akan baik,' ujarnya.
-
Bagaimana Jokowi menilai transisi kepemimpinan? Dia mencontohkan, untuk RAPBN 2025, Prabowo sudah melakukan pertemuan beberapa kali dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. 'Hampir setiap minggu, hampir setiap hari bertemu untuk mempersiapkan. Artinya apa? Transisi kepemimpinan ini akan berjalan dengan lancar, insyaallah mulus, sehingga setelah dilantik, Presiden dan seluruh Kabinet langsung bisa bekerja dengan cepat melaksanakan program-program yang ada, tanpa ada jeda,' ucap Jokowi.
-
Apa saja tahap persiapan Pilkada 2024 di Jawa Tengah? Tahapan PersiapanPerencanaan Program dan Anggaran: Jumat, 26 Januari 2024Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan: Senin, 18 November 2024Perencanaan Penyelenggaraan yang Meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan: Senin, 18 November 2024Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS: Rabu, 17 April 2024 - Selasa, 5 November 2024 Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara: Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh BawasluPemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan: Selasa, 27 Februari 2024 - Sabtu, 16 November 2024Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih: Rabu, 24 April 2024 - Jumat, 31 Mei 2024Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih: Jumat, 31 Mei 2024 - Senin, 23 September 2024
-
Bagaimana tanggapan Jokowi soal Kabinet Prabowo? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian. 'Kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih. Tanyakan kepada presiden terpilih. Tanyakan pada presiden terpilih,' kata Jokowi kepada wartawan di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5).
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
Wapres JK menekankan, beberapa kekurangan-kekurangan itu mestinya perlu direspon dengan baik oleh seluruh kementerian lembaga terkait dan seluruh pemerintah daerah. Sebab, untuk menjadi syarat agar negara Indonesia bisa maju, maka beberapa hal-hal seperti itu harus diperbaiki.
"Semua itu tentu haruslah direspon dengan baik. Karena sistem itu lebih terbuka, haruslah sistem itu lebih akan akuntabel dan sebagainya," imbuhnya.
Untuk itu, dikatakan Wapres JK, perubahan-perubahan itu harus segera dilakukan, terutama mulai dari dalam diri sendiri. Sebab, apabila tidak segera diperbaiki maka perubahan itulah yang akan menggeser dan dapat membuat persaingan satu sama lain.
"Apabila daerah masih menggunakan sistem lama, lambat dan berbiaya mahal, maka bisnis akan meninggalkan daerah itu. Apabila suatu negara juga menjalankan birokrasinya juga lambat yang korupsi maka investasi akan keluar dari negara itu," tandasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut JK, jika pilar-pilar tersebut rusak, sistem pemerintahan tidak akan berjalan maksimal.
Baca SelengkapnyaWapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaJokowi justru menilai KPK saat ini sudah bagus dan memiliki sistem baik.
Baca SelengkapnyaMenurut Prabwo, pemerintah Jokowi sudah meletakan pondasi kuat untuk perbaikan.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan Ibnu Basuki dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test oleh Komisi III DPR.
Baca SelengkapnyaDemokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca SelengkapnyaDalam kesempatan itu, Jokowi menyoroti banyaknya pejabat dalam negeri ditangkap karena pidana korupsi.
Baca SelengkapnyaDPRD Jawa Barat segera mengirimkan berkas pemberhentian Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat kepada Kemendagri.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, kinerja KPK sudah sangat bagus. Sejumlah pejabat mulai ditangkap, melalui operasi tangkap tangan KPK.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta maaf kepada pejabat TNI-Polri jika punya salah selama memimpin 10 tahun ini.
Baca SelengkapnyaSebagai seorang manusia, setiap pemimpin tentu memiliki kesalahan dan kekurangan.
Baca Selengkapnya