Follow
JK: Penanganan Sinabung tanggung jawab Pemda
Merdeka.com - Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah untuk bertindak cepat dalam penanganan penduduk di wilayah Gunung Sinabung. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, penanganan penduduk di wilayah Gunung Sinabung adalah tanggung jawab pemerintah daerah.
"Ditugaskan, diberikan kewenangan tugas kepada pemda, gubernur, dan bupati, untuk segera menyelesaikannya dan dibantu oleh pusat. Jadi pemda-lah yang bertanggung jawab," kata JK di Jakarta Convention Centre, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7).
Pemerintah pusat, lanjut JK, tidak akan membentuk tim koordinasi penanganan bencana Gunung Sinabung.
-
Dimana Gunung Sinabung berada? Gunung Sinabung merupakan gunung api di Dataran Tinggi Karo, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
-
Kenapa Gunung Sibayak meletus? Memang, saat ini keduanya telah menjadi nama gunung yang letaknya tidak berjauhan. Mitosnya, Gunung Sibayak adalah sosok raja, sedangkan Gunung Sinabung hanya sebagai 'Abdi Dalem'. Sinabung merasa murka karena masyarakat memilih menaruh sesajen di Sibayak. Melihat situasi tersebut, Sinabung pun memukul bagian puncak Sibayak sehingga menyebabkan meletus.
-
Mengapa Gunung Sinabung dianggap suci? Berkaca dari kebiasaan Syekh Abdurahman, banyak masyarakat Islam dari tanah Karo yang mengeramatkan gunung ini dan dianggap sebagai tempat penyucian.
-
Siapa yang terlibat dalam mitigasi bencana gunung meletus? Dalam penyuluhan ini, masyarakat diajarkan mengenai tanda-tanda awal erupsi gunung berapi, cara evakuasi, dan tindakan darurat yang harus dilakukan.
-
Kenapa Gunung Padang dikubur? Yang lebih membingungkan lagi adalah kenyataan bahwa situs tersebut tampaknya sengaja dikuburkan beberapa kali, 'mungkin untuk menyembunyikan identitas aslinya demi tujuan pelestarian'.
-
Apa Gunung Kelam? Gunung Kelam membentang dari arah barat ke timur dengan ketinggian 1.002 mdpl dan merupakan sebongkah batu raksasa atau monolit. Gunung Kelam terkenal dengan tanaman endemik yaitu Kantong Semar dari jenis spesies Nepenthes clipeata.
"Tidak, tidak, pokoknya pemda, ya pemda saja bertanggung jawab. Nanti dia yang ngatur lah," tutur JK.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
PKB tidak ada perubahan sikap terhadap IKN, meski Cak Imin menjadi Cawapres dari Anies.
Baca Selengkapnya
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana buka suara terkait kabar Jokowi akan reshuffle Bahlil di IKN.
Baca Selengkapnya
Tidak bisa menaikkan suatu pajak tanpa harus memberikan solusi.
Baca Selengkapnya
Kalau dilanjutkan untuk pengelolaan, Jakpro akan sulit memberikan keuntungan bagi Pemprov DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya
Dalam pemaparannya, Menko Luhut blak-blakan soal Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca Selengkapnya
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, membeberkan urgensi pembentukan Dewan Aglomerasi yang meliputi Jakarta dan kota sekitarnya.
Baca Selengkapnya
Gibran menampung masukan dari semua pihak. Dia mempersilakan jika ada pihak yang berbeda pendapat.
Baca Selengkapnya
PKS menolak wacana tersebut karena dibuat secara terburu-buru dan tanpa kajian mendalam.
Baca Selengkapnya
Badan Legislasi DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk dibahas di tingkat selanjutnya.
Baca Selengkapnya