Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

JK: Penggantian pejabat tidak selalu karena kinerja buruk

JK: Penggantian pejabat tidak selalu karena kinerja buruk Wapres JK. ©2014 Merdeka.com/handout dok tim media JK

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, penggantian Kapolri merupakan hak prerogatif presiden. JK menegaskan, penggantian pejabat tidak selalu terkait dengan buruknya kinerja pejabat tersebut, termasuk Kapolri Jenderal Sutarman yang masa jabatannya baru habis pada Oktober mendatang.

Presiden Joko Widodo disebut-sebut sudah menyiapkan sosok pengganti Sutarman meski masa jabatan Sutarman masih 9 bulan lagi.

Presiden Jokowi telah mengirim surat ke DPR dan mengajukan nama Komjen Budi Gunawan yang saat ini menjabat Kalemdikpol Polri sebagai calon tunggal kapolri.

"Ya tidak semua pejabat itu diganti karena buruk karena juga pertimbangan-pertimbangan yang lain. Ini semua hak prerogatif presiden," ucap JK di kantornya, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (12/1).

Sosok Budi Gunawan saat ini menjadi sorotan berbagai pihak lantaran dugaan kepemilikan rekening gendut. Budi juga dikenal sebagai jenderal polisi yang dekat dengan PDIP.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Muncul Isu Reshuffle Kabinet Pekan ini, Zulhas: Presiden Punya Hak Prerogatif
Muncul Isu Reshuffle Kabinet Pekan ini, Zulhas: Presiden Punya Hak Prerogatif

Menteri Perdagangan (Mendag) ini menegaskan, semua diserahkan kepada presiden terkait dengan reshuffle kabinet.

Baca Selengkapnya
Jokowi Evaluasi Pj Kepala Daerah Setiap Hari: Kalau Miring-Miring, Saya Ganti
Jokowi Evaluasi Pj Kepala Daerah Setiap Hari: Kalau Miring-Miring, Saya Ganti

Presiden Jokowi akan mengevaluasi Pj kepala daerah setiap hari dan akan mengganti yang bertindak menyimpang.

Baca Selengkapnya
PKB: Soal Reshuffle Kami Tidak akan Ganggu
PKB: Soal Reshuffle Kami Tidak akan Ganggu

Jazilul mengaku, juga belum menerima informasi pasti mengenai perombakan menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Baca Selengkapnya
Respons Puan soal Isu Reshuffle Menteri PDIP
Respons Puan soal Isu Reshuffle Menteri PDIP

Beredar kabar Presiden Jokowi bakal melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

Baca Selengkapnya
Muncul Isu Yasonna Akan Direshuffle Jokowi, PDIP: Sejak awal Kita Enggak Neko-neko
Muncul Isu Yasonna Akan Direshuffle Jokowi, PDIP: Sejak awal Kita Enggak Neko-neko

Sejak awal PDIP tak pernah meminta jatah menteri kepada Presiden Jokowi,

Baca Selengkapnya
Ketum Hanura OSO soal Reshuffle Kabinet: Waktunya Tinggal Sedikit, Apa yang Bisa Dibikin?
Ketum Hanura OSO soal Reshuffle Kabinet: Waktunya Tinggal Sedikit, Apa yang Bisa Dibikin?

"Enggak bisa diganggu gugat, 20 hari pun mau penggantian ini, presiden masih berhak mengganti itu. Tinggal logika dan etika," ujar Oesman Sapta Odang.

Baca Selengkapnya
Apakabar Kelanjutan Seleksi Capim KPK, Ini Kata Nuruf Ghufron
Apakabar Kelanjutan Seleksi Capim KPK, Ini Kata Nuruf Ghufron

Sejumlah pihak minta Presiden Prabowo Subianto mengulang calon pimpinan dan dewan pengawas KPK.

Baca Selengkapnya
Jokowi Reshuffle Kabinet, NasDem: Bisa Saja Menteri Dilantik Sekarang Jadi Kabinet Prabowo-Gibran
Jokowi Reshuffle Kabinet, NasDem: Bisa Saja Menteri Dilantik Sekarang Jadi Kabinet Prabowo-Gibran

NasDem menilai perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Sepakati Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Bisa Dijabat Bergantian
Baleg DPR Sepakati Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Bisa Dijabat Bergantian

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menyerahkan sepenuhnya kepada DPR.

Baca Selengkapnya
Istana Jawab Kabar Adanya Reshuffle Kabinet Hari Ini
Istana Jawab Kabar Adanya Reshuffle Kabinet Hari Ini

Ari menyampaikan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

Baca Selengkapnya
PPP Tak Yakin akan Ada Reshuffle Lagi untuk Beri 'Jatah' Demokrat
PPP Tak Yakin akan Ada Reshuffle Lagi untuk Beri 'Jatah' Demokrat

PPP pesimis Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet di akhir 2023.

Baca Selengkapnya
Nurul Ghufron Sebut Prabowo Bisa Anulir Capim dan Dewas KPK Periode 2024-2029
Nurul Ghufron Sebut Prabowo Bisa Anulir Capim dan Dewas KPK Periode 2024-2029

"Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden juga memiliki kewenangan untuk itu, untuk kemudian menganulir," kata Ghufron.

Baca Selengkapnya