Follow
JK: Pers adalah mata, telinga dan mulut bangsa
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menghadiri acara Hari Pers Nasional di Batam, Kepulauan Riau. Turut hadir dalam acara tersebut Ketua MPR Zulkifli Hasan, Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua Umum PWI Margiono dan sejumlah nama-nama penting di dunia pers Indonesia.
Dalam pidatonya, JK menilai bagi sebuah bangsa pers merupakan panca indera layaknya dimiliki manusia. "Pers adalah mata, telinga, sekaligus mulut bangsa itu. Karena itulah alangkah pentingnya menjaga fungsi-fungsi itu," kata JK di Batam, Senin (9/2).
JK mengatakan, ada dua faktor yang mempengaruhi dunia jurnalistik. Faktor pertama menurut JK adalah kondisi bangsa. Sedangkan faktor kedua adalah teknologi.
-
Siapa Ketua Umum PKB sekarang? Muhaimin Iskandar terpilih menjadi Ketua Umum PKB pada Muktamar II PKB yang digelar pada 16-19 April 2005 di Semarang. Politikus kelahiran Jombang, 24 September 1966 ini masih memimpin PKB hingga sekarang.
-
Kenapa Kemenkum HAM tidak menahan SK kepengurusan PKB? Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.
-
Siapa Raja Pers Indonesia? Berkat kontribusinya di dunia pers, nama Dja Endar Moeda selalu dikenang dan menjadi sosok penting dalam profesi jurnalistik Indonesia.
-
Apa itu keringanan PBB di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kemudahan dan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024.
-
Siapa pelopor pers nasional? Ya, jawabannya adalah Tirto Adhi Soerjo.
-
Kenapa Jusuf Kalla dukung larangan speaker luar masjid? 'Sejak dulu juga kami di dewan masjid, DMI itu mengatur itu bahwa sound system yang keluar itu hanya boleh Azan dan juga pengajian. Awal paling hanya 5 -10 menit, tidak boleh lebih dari itu,' ujarnya usai melantik Pengurus Masjid Al Markaz Al Islami Makassar, Minggu (10/3).
Menurut JK, era tahun 1980-1990-an, pers di Indonesia masih sangat tergantung pemerintah. Berita yang dipublikasikan pun masih mengalami jeda waktu, paling cepat satu hari untuk dipublikasikan.
Kini, pers tidak lagi dikekang oleh pemerintah. Pemberitaan pun tidak perlu menunggu jeda hingga satu hari.
"Politik menyebabkan pers berubah-ubah. Terkadang pemerintah tergantung pers, terkadang pers tergantung pemerintah. Bangsa hebat, pers akan sehat, begitu pula sebaliknya, pers hebat, bangsa sehat. Pers dapat menyatukan bangsa, tapi juga memperenggang bangsa," imbuh JK. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dewan Pers mengadakan riset Indek Kemerdekaan Pers untuk Tahun 2023 secara nasional.
Baca Selengkapnya
Anggota Dewan Pers Yadi Hendriana menyebut, ada perbedaan mendasar antara KPI dengan Dewan Pers
Baca Selengkapnya
Jokowi akhirnya memastikan telah menimbang aturan tersebut dan resmi menandatangani.
Baca Selengkapnya
Jokowi tetap menganggap sebuah kritikan sebagai kebebasan berekspresi.
Baca Selengkapnya
Media saat ini harus bisa menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman untuk terus dapat eksis.
Baca Selengkapnya
Perpres Publisher Right tidak bermaksud untuk mengurangi kebebasan pers.
Baca Selengkapnya
Ninik menegaskan mandat penyelesaian karya jurnalistik itu seharunya ada di Dewan Pers.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyampaikan terima kasih kepada insan Pers yang selama ini memberi masukan dan mengkritik pemerintah.
Baca Selengkapnya
Cak Imin ikut mengomentari rencana RUU Penyiaran melarang jurnalisme investigasi
Baca Selengkapnya
Pada peringatan Hari Kebebasan Pers diharapkan dapat melindungi seluruh lapisan yang berkecimpung di dalamnya.
Baca Selengkapnya
Kaesang berharap pers Indonesia semakin independen dalam mengedukasi masyarakat dengan beragam pemberitaan.
Baca Selengkapnya
Ganjar mengingatkan, kebebasan pers dijamin oleh negara
Baca Selengkapnya