JK: Rakyat di Papua kena tembak melanggar HAM, kalau TNI tidak

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah sedang berupaya menyelesaikan konflik di Papua. Caranya, dengan meningkatkan produktivitas warga Papua dan menekan laju kegiatan yang bersifat konsumtif.

JK menegaskan, pemerintah sudah mengalokasikan dana subsidi yang relatif besar untuk masyarakat Papua, dibanding untuk masyarakat daerah lain. Meski demikian, konflik di Papua tidak juga kunjung selesai.

"Kenapa masih ada masalah, karena kita tingkatkan produktivitasnya dan turunkan konsumsinya. Kalau dibandingkan di Jawa, di Jawa per orang Rp 2 juta, di sana Rp 10 juta, cukup besar," kata JK di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (11/12).

JK menilai, banyak anggapan yang salah terkait perlakuan pemerintah terhadap masyarakat Papua, seakan-akan pemerintah mengambil kekayaan Papua untuk hal yang lain.

"Seluruh pendapatan Papua, tambang, baja, itu kurang lebih Rp 18 triliun, sekarang menurun. Selain itu anggaran negara untuk Papua, itu Rp 35 triliun. Pemerintah mensubsidi itu Rp 17 triliun per tahun," papar JK.

JK mengaku, pemerintah sangat berhati-hati dalam memperlakukan masyarakat Papua. Apabila aparat bertindak tegas terhadap masyarakat Papua, maka aparat akan berhadapan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

"Kenapa itu? Karena setempat-setempat, tidak ada pemimpinnya, karena itu TNI mengatasinya. Kalau ada rakyat kena tembakan selalu dianggap melangggar HAM, tapi kalau TNI/Polri (kena tembak) tidak melanggar HAM, itu melanggar HAM juga itu, sama-sama lah?" tutur JK.