JK sarankan 12 WNI terduga ISIS dipulangkan dari Turki harus direhab
Merdeka.com - Sebanyak 12 orang warga negara Indonesia yang sempat ditangkap di Turki karena terduga ISIS dipulangkan ke Tanah Air pada Kamis malam kemarin. Wakil Presiden, Jusuf Kalla, tak ingin menyimpulkan terlalu jauh soal kepergian 12 WNI itu ke Turki.
"Tentu pikirannya seperti itu, tapi belum tentu berjuang. Hanya ingin bergabung di deradikalisasi," kata pria yang akrab disapa JK itu di sela kegiatan donor darah di Bundaran Hotel Indonesia, Minggu (29/3).
JK juga menegaskan ke-12 orang itu tak perlu sampai diproses hukum yang berlebihan. Apalagi, rombongan yang diketahui satu keluarga itu belum terindikasi melakukan sesuatu yang berbahaya.
-
Kenapa Kejaksaan Agung tahan tersangka? Setelah ditetapkan sebagai tersangka, RD dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan.'Terhitung dari tanggal 29 Maret sampai dengan 17 April,' tutup Ketut.
-
Bagaimana cara Jokowi memastikan kesiapan IKN? Presiden Jokowi menyampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga diagendakan pindah kantor pada waktu serupa, yakni berkisar Juni hinga Juli.'Pak Basuki Juni, Juli,' kata Presiden Jokowi di kawasan IKN, Kalimantan Timur, Kamis (29/2).
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Kenapa Jusuf Kalla dukung larangan speaker luar masjid? 'Sejak dulu juga kami di dewan masjid, DMI itu mengatur itu bahwa sound system yang keluar itu hanya boleh Azan dan juga pengajian. Awal paling hanya 5 -10 menit, tidak boleh lebih dari itu,' ujarnya usai melantik Pengurus Masjid Al Markaz Al Islami Makassar, Minggu (10/3).
-
Apa sikap Jokowi terkait Jampidsus dikuntit? 'Sudah enggak ada masalah memang enggak ada masalah apa-apa,' imbuhnya.
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
"Kalau berbuat iya, kalau tidak ya tidak. Belum membuat apa-apa," tambahnya.
JK hanya menyarankan mereka direhabilitasi. "Harus direhab," tegasnya.
Seperti diketahui, terkait kepulangan 12 WNI dari Turki, Kabag Penum Polri, Kombes Rikwanto menyebut, dari pengakuan mereka kepergian ke Turki untuk bertemu seorang pria yang juga suami dari salah satu WNI yang dipulangkan. Pria itu disebut-sebut sudah bergabung dengan organisasi ISIS.
"Mereka adalah mengikuti suami yang sebelumnya ada di sana atas nama HD suaminya sudah duluan di sana dan sudah bergabung dengan ISIS, jadi mereka difasilitasi. Suaminya di mana tidak diketahui yang jelas telah bergabung dengan ISIS," tandasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Keberlanjutan pembinaan resmi dari Pemerintah inilah yang akan memperkuat komitmen mantan anggota JI.
Baca SelengkapnyaPendataan harus segera dilakukan untuk mengetahui jumlah narapidana anggota JI yang memenuhi syarat
Baca SelengkapnyaDeklarasi untuk patuh kepada pemerintah NKRI ini setelah para pendiri dan pimpinan JI sepakat membubarkan diri pada 30 Juni 2024 lalu.
Baca SelengkapnyaSebanyak 18 warga Poso yang merupakan mantan simpatisan jaringan teroris mengucapkan ikrar setia kepada NKRI di Mapolres Poso, Kamis (13/6).
Baca SelengkapnyaMenurut Harli, penarikan 10 jaksa itu dalam rangka penyelenggaraan kedinasan.
Baca SelengkapnyaHarli memastikan bahwa penarikan 10 jaksa yang ditugaskan pada KPK tidak terkait dengan penanganan perkara.
Baca SelengkapnyaSepuluh jaksa tersebut sudah dalam 10 tahun berdinas di KPK
Baca SelengkapnyaPenangkapan teroris itu berjalan linier dengan menurunnya aksi terorisme di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSebagian dari anggota JI Riau itu merupakan mantan napi teroris.
Baca SelengkapnyaUntuk menggantikan ke-10 jaksa itu, KPK telah berkoodinasi dengan Kejagung agar segera mengirimkan jaksa-jaksanya untuk berdinas di KPK.
Baca SelengkapnyaDeklarasi ini diikuti eks anggota Jamaah Islamiyah wilayah eks Karesidenan Surakarta, Kedu dan Semarang.
Baca SelengkapnyaKPK menegaskan penarikan 10 jaksa itu tidak ada sangkut paut dengan perkara ditangani lembaga antirasuah.
Baca Selengkapnya