JK sebut ada kemungkinan Arcandra masuk kembali ke kabinet kerja
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tidak tertutup kemungkinan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar masuk kembali ke kabinet kerja. Namun, keputusan tetap ada di Presiden Joko Widodo.
"Segala macam. Itu ada kemungkinan kalau bisa. Kemungkinan ada pasti. Nanti Presiden yang jawab itu. Bukan saya" ungkap Wapres JK di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (8/9).
Terkait status Arcandra Tahar yang dijadikan WNI kembali, Wapres JK mengatakan hal itu memang wajar. Padahal aturan itu tidak sesuai dengan hukum. "Karena memang dasarnya dia orang Indonesia," kata dia.
-
Siapa yang dilantik sebagai Presiden? Pada tahun 2024, pelantikan ini akan menjadi penutup dari rangkaian Pemilihan Umum yang telah berlangsung, di mana Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.
-
Siapa yang dilantik sebagai Presiden dan Wapres? Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 pada 20 Oktober mendatang.
-
Siapa yang akan ditetapkan sebagai Presiden-Wakil Presiden terpilih? Hari ini, Rabu (24/4), KPU akan menetapkan pasangan capres-cawapres nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029.
-
Siapa yang dilantik menjadi Presiden? Pelantikan Mikhail Gorbachev Sebagai Presiden Uni Soviet pada 15 Maret 1990
-
Apa aturan utama pelantikan Presiden? Aturan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024 didasarkan pada ketentuan-ketentuan undang-undang dan regulasi yang relevan.
-
Apa yang dikatakan Ganjar tentang Andika sebagai cawapres? “Pak Andika kan tentara, saya ini eksekutif. Jadi kalau kita sebagai anak bangsa kita harus siap, enggak ada kata-kata enggak siap,“ kata Ganjar kepada wartawan di Hotel Mercure Convention Centre, Ancol, Jakarta, Minggu (30/7).
Arcandra Tahar diberhentikan secara terhormat oleh Presiden Jokowi pada Senin (15/8). Arcandra yang baru 20 hari menjabat sebagai Menteri ESDM ini didepak karena terlibat polemik dwikewarganegaraan, yaitu kewarganegaraan Amerika Serikat dan kewarganegaraan Indonesia.
Setelah Arcandra diberhentikan, pemerintah berupaya untuk mengembalikan status WNI Arcandra. Belakangan, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly mengeluarkan Surat Keputusan untuk meneguhkan kembali status WNI Arcandra Tahar. SK Menkum HAM bernomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Arcandra Tahar itu dikeluarkan pada 1 September 2016.
Surat tersebut ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Ferddy Harris. Kebijakan pengukuhan itu didasarkan pada asas perlindungan maksimum dan asas tidak mengenai tanpa kewarganegaraan (apartride).
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebelumnya Ketum Golkar Airlangga Hartarto menyebut, Jokowi bakal punya peran di pemerintahan berikutnya
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, rencana dirinya untuk pulang ke Solo saat pensiun dari kursi pemerintahan belum berubah.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi soal dirinya yang didukung masuk Dewan Pertimbangan Agung (DPA) pemerintahan Prabowo-Gibran saat pensiun
Baca SelengkapnyaBeredar kabar Presiden Jokowi bakal melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaAirlangga menyebut, soal wacana Jokowi menjadi penasihat belum pernah dibahas
Baca SelengkapnyaIsu tersebut sebelumnya disampaikan pengacara Hotman Paris Hutapea melalui akun instagramnya @hotmanparisofficial.
Baca SelengkapnyaKoordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan Presiden Jokowi belum berencana merombak susunan kabinet.
Baca SelengkapnyaSandiaga mengatakan, jelang habisnya pemerintahan Jokowi, ia meyakini kabinet masih solid.
Baca SelengkapnyaRespons Menteri Budi Arie terkait isu reshuffle kabinet.
Baca SelengkapnyaBudi tidak bisa menjamin jika pekan depan tak ada reshuffle.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta hal tersebut ditanyakan langsung pada Ketua MPR Ahmad Muzani.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden.
Baca Selengkapnya