JK sebut kabinet kacau jika menteri gonti ganti nama kementerian

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan semua menteri harus disiplin soal penamaan nomenklatur kementerian. Hal ini berkaitan dengan perubahan nama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menjadi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya di bawah kendali Menteri Rizal Ramli.

Ketidakdisiplinan terhadap penamaan nomenklatur Kementerian, menurut JK, bisa menyebabkan kekacauan, salah satunya saat berhubungan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat pembahasan anggaran.

"Imbasnya itu kan kalau misalnya itu resmi kan bisa masalah dengan DPR, misalnya dengan anggaran. Tapi ya harus intinya semua orang harus disiplin lah. Jangan ada yang tidak disiplin. Nanti kacau kabinet ini, kalau seenaknya. Sama misalnya dengan namamu kau tambah-tambah sembarangan, jadi namamu lain, tidak sesuai KTP bagaimana," kata JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (10/3).

JK menilai, penamaan kementerian sudah disesuaikan dan diperkuat dengan Peraturan Presiden. Dengan demikian tidak ada alasan para menteri mengubah nama kementeriannya.

"Ya semuanya kita mesti disiplin pada aturan, itu saja. Kalau nanti tidak disiplin aturan nanti setiap menteri tambah-tambah namanya, jadi jelek. Nanti menteri kesehatan jadi Menkes dan pencegahan penyakit atau menteri perhubungan jadi menteri perhubungan dan kereta api. Kan bagaimana itu kalau semua menteri bebas-bebas itu," papar JK.

Meski tidak ada larangan mengubah nama kementerian, hal itu berarti harus mengubah dasar aturannya.

"Ya boleh saja diberikan tapi dengan keputusan karena menteri itu kan pakai dasar hukum, itu saja sebenarnya," tegas JK.