JK sebut Lapindo bisa kaya lagi karena punya 1.000 hektare lahan

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, pemerintah belum memutuskan membantu Lapindo sebesar Rp 781 miliar untuk membayar korban lumpur. JK berasalan, pemerintah tak punya uang untuk membayar ratusan miliar tersebut.

"Saya belum tahu dari mana dana pemerintah membayar itu," ujar JK di Kantor Wapres, Selasa (9/12).

Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono berencana membeli aset tersebut dari APBN-P 2015. Namun, JK tak yakin hal itu akan terealisasi.

"APBN-P belum ada, siapa bilang sudah ada, kan baru rencana, silakan saja kalau baru rencana, tapi belum ada (anggarannya)," ujarnya.

JK menegaskan permasalahan Lapindo bukan persoalan ganti rugi, namun jual beli tanah kepada penduduk di lokasi. Karena transaksi soal jual beli tanah, menurut JK tak mungkin dapat diambil alih pemerintah dengan membeli aset Lapindo.

"Itu kan jangan lupa itu Lapindo itu bukan ganti rugi, tapi jual beli tanah, itu Lapindo itu membeli tanah rakyat dengan harga yang cukup tinggi. Jadi karena itu transaksi tidak mungkin transaksi diambil pemerintah," ujarnya.

JK menjelaskan Lapindo beberapa kali memang sudah mengeluarkan uang pengganti untuk penduduk setempat yang rumahnya terkena semburan lumpur Lapindo. Namun, penggantian itu masih tersisa 20%. Dan sisa penggantian itu sekitar Rp 781 miliar.

"Sudah, sudah, kan sisa Lapindo kan sisa 20% kurang lebih, saya tidak tahu pastinya tapi kan Lapindo sudah keluar beberapa triliun, 3 atau 4 triliun, tak tahu pastinya lupa saya. Tapi memang ada sebagian yang belum dibayar, sekitar Rp 780 miliar, karena itulah harus diselesaikan transaksinya," ujar JK.

Karena masih kurang, Lapindo sebaiknya segera menyelesaikan pembayaran kepada korban lumpur. "Ganti rugi jangan lupa, jual beli tanah memang Lapindo pada waktu itu membeli tanah dengan harga 3 atau 4 kali lipat, tapi kalau itu berhenti langsung Lapindo kaya lagi karena dapat 1.000 hektare lahan kan," papar JK.