JK sebut Presiden Jokowi minta curhatan Fredi segera diungkap
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa sikap Presiden Joko Widodo sangat tegas dalam pemberantasan narkoba di Indonesia. Bahkan Presiden Jokowi minta curhatan Fredi Budiman harus segera diungkap agar publik mengetahui fakta-fakta yang terlibat dalam bisnis haram itu.
"Sikap presiden kan jelas. Ingin segera diungkap, kalau memang ada. Kalau tidak ada, bilang tidak ada. Kalau ada bilang ada. Dan itu harus jelas sisi hukumnya. Posisi presiden, pemerintah di situ," kata Jusuf Kalla di Kantornya, Jakarta, Jumat (12/8).
Selain itu, kata dia, saat ini tim independen yang dibentuk Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Mabes TNI sedang menelusuri curhatan Fredi Budiman. Meski membentuk tim independen, mereka tak bisa disatukan karena berbeda cara penanganan dan hukum internalnya.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Siapa yang membuat Presiden Jokowi gemas? Akhirnya, pertunjukan lucu Ameena sukses membuat semua orang terkesan, termasuk Presiden Jokowi yang menyaksikannya dari kursi utama.
-
Bagaimana Jokowi meminta awak media untuk informasi lebih lanjut? 'Tanyakan langsung ke Kapolri. Kapolri ada. Kapolri? Kapolri ada. Tanyakan ke kapolri langsung,' ujar dia.
-
Bagaimana cara Jokowi memastikan kesiapan IKN? Presiden Jokowi menyampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga diagendakan pindah kantor pada waktu serupa, yakni berkisar Juni hinga Juli.'Pak Basuki Juni, Juli,' kata Presiden Jokowi di kawasan IKN, Kalimantan Timur, Kamis (29/2).
-
Apa yang diminta tanda tangan Presiden Jokowi? Presiden Joko Widodo tampak terkesima dengan hasil lukisan dari Jizzy Pearl Bastian. Sebelum ditanda tangani, Presiden tersenyum lebar memandangi kertas di hadapannya. Presiden Jokowi lantas menandatangani lukisan Jizzy dengan segera.
"Karena perbedaan hukum juga kan. Satu polisi propam satu CPM. Tentu dua-duanya. Tidak mungkin CPM periksa polisi. Dan juga tidak mungkin Propam polisi periksa tentara," ungkapnya.
Seperti diketahui, Kementerian Hukum dan HAM mengaku memegang video testimoni terpidana mati Fredi Budiman. Rekaman video itu diambil saat Fredi berada di ruang isolasi.
Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kemenkum HAM Akbar Hadi mengatakan, isi video testimoni itu terkait perubahan diri Fredi sebelum dieksekusi. Fredi, dalam video itu juga menyatakan permohonan maafnya.
"Video terkait perilaku perubahan Fredi semula terkenal pengedar, menceritakan yang dialami, mengakui minta maaf kepada keluarga, istri, anak, masyarakat," kata Akbar saat dikonfirmasi merdeka.com.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hadi mengatakan proses penyelidikan tetap dilakukan dengan tetap saling menjaga marwah.
Baca SelengkapnyaJokowi mengingatkan Kapolri agar pengusutan kasus dilakukan secara terbuka.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah memanggil Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung St Burhanuddin.
Baca SelengkapnyaSeskab Teddy Indra Wijaya sempat saling tengok dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat Prabowo menjawab banyak pejabat belum lapor harta
Baca SelengkapnyaRaja Juli Antoni merasa Presiden Jokowi akhir-akhir difitnah karena pernyataan elite politik.
Baca SelengkapnyaKasus ini sudah bukan masalah pribadi, melainkan institusi Kejaksaan Agung.
Baca SelengkapnyaJokowi memanggil kepala kedua lembaga, Kapolri Listyo Sigit dan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menjelaskan polemik tersebut
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo menjawab usulan agar pimpinan KPK dinonaktifkan di tengah kasus dugaan pemerasan Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaHadi belum menyebut kapan waktu pertemuan antara Kapolri dan Jaksa Agung.
Baca SelengkapnyaDPR tidak ingin berasumsi atas peristiwa atau kejadian yang memang belum adanya pernyataan secara resmi.
Baca SelengkapnyaMahfud mengatakan, Presiden Jokowi tidak memiliki political will tentang penegakan hukum.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, terkait kabinet baru perlu ditanyakan langsung kepada Prabowo
Baca Selengkapnya