JK sebut saat usulkan Anies ke Prabowo tak ada mahar politik

Merdeka.com - Mahar politik jadi perbincangan hangat belakangan ini. Partai politik mengharuskan penyetoran ongkos bagi calon kepala daerah yang diusungnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla ikut berkomentar soal itu. JK mengatakan, budaya mahar politik sebetulnya bisa dihilangkan. Setiap kontestasi pilkada tidak selalu diwarnai mahar politik.

"Ya bisa (dihilangkan budaya mahar politik)," kata JK saat diwawancarai di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (16/1).

JK mengambil contoh Pilkada DKI Jakarta 2017. Dia menyebut, dirinya mengusulkan Anies Baswedan sebagai calon Gubernur DKI Jakarta kepada Partai Gerindra yang dinahkodai Prabowo Subianto tanpa syarat mahar politik. Akhirnya Anies pun diusung Partai Gerindra hingga terpilih jadi Gubernur DKI Jakarta.

"Pengalaman saya waktu mengusulkan Anies Baswedan ke pak Prabowo langsung saja diterima tanpa syarat-syarat. Tidak ada itu (mahar politik)," tegas JK.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan, sebetulnya larangan penerapan mahar politik sudah diatur dalam Undang-Undang. Undang-Undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam UU tersebut sudah ditegaskan bahwa jika terjadi praktik mahar politik maka calon kepala daerah terkait akan dikenakan sanksi berat yaitu yang bersangkutan bisa dibatalkan keikutsertaannya dalam kontestasi pilkada.

"Di UU sudah ada, tidak boleh ada money politik. Jadi tidak perlu ada sanksi baru, di UU sudah ada seorang itu tidak boleh ada terjadi money politic," kata JK.

Diketahui, rumor soal adanya mahar politik di Pilkada 2018 kembali menjadi perbincangan sejak La Nyalla Mattalitti mengaku diminta Ketua Umum Prabowo Subianto ratusan miliar sebagai syarat mendapatkan rekomendasi untuk diusung Gerindra di Pilgub Jawa Timur 2018.

La Nyalla blak-blakan menceritakan kegagalannya diusung Gerindra untuk maju di Pilgub Jatim. Termasuk cerita ketidaksanggupannya memenuhi mahar politik ratusan miliar rupiah yang disebutnya permintaan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Dia mengaku sudah mengucurkan Rp 5,9 miliar yang diterima oleh Tubagus Daniel Hidayat (Bendahara La Nyalla) dan diserahkan ke Saudara Fauka. La Nyalla mengatakan, Prabowo justru merespon dengan marah-marah dengan memakinya. Sambil menyinggung soal uang Pilpres 2014. Dia mengaku tak mengetahui maksud kemarahan Prabowo.

La Nyalla menyebut Partai Gerindra meminta 'mahar' sebelum mengeluarkan rekomendasi untuknya di Pilgub Jatim 2018. Dia merinci total uang yang telah dikeluarkannya. La Nyalla juga membawa-bawa alumni 212 saat menuding Prabowo.