Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

JK serahkan SPT pajak tahunan di Wisma Kalla Makassar

JK serahkan SPT pajak tahunan di Wisma Kalla Makassar Wapres Jusuf Kalla di Makassar. ©2016 merdeka.com/mappesona

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengajak semua orang agar lebih disiplin lagi membayar pajak. Karena pada akhirnya pajak yang dibayarkan itu juga nantinya akan kembali lagi ke pembayar pajak atau rakyat.

Hal ini disampaikan usai menyerahkan SPT Tahunannya ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah Sulsel Sulbar dan Sultra yang digelar di Wisma Kalla, Makassar, Jumat (4/3).

"Pajak di saat ekonomi lemah tentu tidak setinggi yang diharapkan saat ekonomi lagi membaik olehnya perlu disiplin lebih tinggi lagi," kata JK.

Dia menyampaikan pedoman lama soal pajak. Katanya negara yang kuat harus punya pemerintahan dan tentara yang kuat pula. Untuk membiaya pemerintahan dan tentaranya, negara harus punya uang. Untuk dapat uang, rakyat harus bayar pajak, untuk bayar pajak, rakyat harus berusaha, untuk rakyat bisa berusaha maka pemerintah harus beri fasilitas. Untuk beri fasilitas maka pemerintah harus ada uang, jadi itu akan berputar terus.

"Seperti itulah hubungan pajak dengan negara, saling ketergantungan," kata Jusuf Kalla.

Di lain sisi, lanjutnya, pemerintah tentu juga akan terus memperbaiki sistem pajak seperti teknis Informasi Teknologi (IT) seperti yang dicontohkan tadi yakni bayar pajak dengan sangat mudah melalui metode pembayaran e-filing.

Tapi, imbuhnya, dibandingkan negara lain seperti Malaysia dan Thailand, maka Indonesia masih tertinggal dari sisi informasi teknologi (IT). Olehnya beberapa tahun ke depan akan dilakukan modernisasi lagi, sehingga semua transaksi bisa diketahui dan para wajib pajak bisa langsung tahu berapa nilai pajaknya yang harus dibayarkan.

Lebih jauh dijelaskan, pada masa tahun tahun 1970-1980-an, fungsi penerimaan pajak itu nomor dua. Pendapatan negara yang paling besar itu dari minyak. Tapi kini saat negara makin besar kebutuhannya, lalu penerimaan dari minyak makin kecil penghasilannya maka peran pajak makin penting. Karena itu di APBN kita saat ini, pendapatan dari penerimaan pajak itu sebesar 76 persen dari seluruh pendapatan.

Dengan demikian, kata JK, kekuatan negara sangat tergantung dari kemampuan anggarannya dan anggaran sangat tergantung kepada penerimaan pajak.

(mdk/cob)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kompak! Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf & Sejumlah Menteri Lapor SPT Pajak Bersama di Istana
Kompak! Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf & Sejumlah Menteri Lapor SPT Pajak Bersama di Istana

Penyampaian SPT tahunan yang terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yakni Rp 100 ribu

Baca Selengkapnya
Kutai Timur Apresiasi Wajib Pajak yang Rutin Laporkan Pajak Secara Online
Kutai Timur Apresiasi Wajib Pajak yang Rutin Laporkan Pajak Secara Online

Kutai Timur Apresiasi 63 Wajib Pajak Rutin Laporkan Pajak Secara Online

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jokowi Ngaku Kaget Lulusan S2 & S3 RI di Bawah 1 Persen Kalah dari Malaysia
VIDEO: Jokowi Ngaku Kaget Lulusan S2 & S3 RI di Bawah 1 Persen Kalah dari Malaysia

Jokowi mengaku akan menggelar rapat untuk membahas masalah ini. Ditegaskan juga bahwa anggaran menjadi masalah utama.

Baca Selengkapnya
Daftar Lengkap Tarif Pajak Kendaraan di Indonesia yang Harus Diketahui
Daftar Lengkap Tarif Pajak Kendaraan di Indonesia yang Harus Diketahui

Tarif Pajak Kendaraan di Indonesia bervariasi; DKI Jakarta 2% hingga 6% mulai 2025. Ketahui detailnya!

Baca Selengkapnya
Jokowi: Peringkat Daya Saing Indonesia Naik Ke Angka 27, Kalahkan Inggris dan Jepang
Jokowi: Peringkat Daya Saing Indonesia Naik Ke Angka 27, Kalahkan Inggris dan Jepang

Jepang bisa turun peringkat karena pelemahan mata uang dan penurunan produktifitas.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jokowi Ngaku Kaget Lulusan S2 & S3 RI di Bawah 1 Persen Kalah dari Malaysia
VIDEO: Jokowi Ngaku Kaget Lulusan S2 & S3 RI di Bawah 1 Persen Kalah dari Malaysia

Selama lebih dari 9 tahun menjabat, Presiden Jokowi mengaku kaget melihat angka lulusan S2 dan S3 Indonesia belum mencapai 1 persen.

Baca Selengkapnya
JK: Siapa pun Pemerintah Selanjutnya Hadapi Tantangan Berat
JK: Siapa pun Pemerintah Selanjutnya Hadapi Tantangan Berat

Wapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.

Baca Selengkapnya
Prabowo Nilai Penerimaan Pajak RI Rendah: Orde Baru Pernah 14 Persen, Masak Kalah dari Malaysia
Prabowo Nilai Penerimaan Pajak RI Rendah: Orde Baru Pernah 14 Persen, Masak Kalah dari Malaysia

"Apa kita lebih bodoh dari orang Thailand, apa kita lebih bodoh atau kita lebih malas," kata Prabowo.

Baca Selengkapnya
Jokowi Kesal Anggaran Belanja Produk Mebel Besar Tapi Diisi dari Impor
Jokowi Kesal Anggaran Belanja Produk Mebel Besar Tapi Diisi dari Impor

Presiden Jokowi meminta pasar dalam negeri tidak di kuasai oleh produk mebel impor.

Baca Selengkapnya
VIDEO: PEDAS! Presiden Jokowi Sindir Banyak Pengusaha Sukses Takut Dikejar Pajak
VIDEO: PEDAS! Presiden Jokowi Sindir Banyak Pengusaha Sukses Takut Dikejar Pajak

Presiden Jokowi menyebut masih ada pemilik usaha yang takut dikejar pajak

Baca Selengkapnya
JK: Pemilu di Indonesia Terumit di Dunia
JK: Pemilu di Indonesia Terumit di Dunia

"(Tim penyelenggara pemilu) iya karena rumitnya. Pemilu di Indonesia termasuk yang terumit di dunia," kata JK

Baca Selengkapnya
JK Nilai Pemilu 2024 Terburuk Sepanjang Sejarah, Mahfud MD: Itu Pandangan Negawaran
JK Nilai Pemilu 2024 Terburuk Sepanjang Sejarah, Mahfud MD: Itu Pandangan Negawaran

JK menilai Pemilu 2024 ini diatur oleh minoritas artinya orang yang mampu, orang pemerintahan

Baca Selengkapnya