JK sindir gaya hidup kepala daerah, furniture Italia & mobil mewah
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengumpulkan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota seluruh Indonesia di Istana Negara, Jumat (8/3) pagi.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyindir perilaku hidup mewah kepala daerah. Dia menceritakan pengalaman saat melakukan kunjungan kerja ke salah satu daerah terpencil. Wapres menemukan anggaran daerah justru diperuntukkan hal tidak penting dan tak menyangkut hajat hidup orang banyak.
"Saya ke kabupaten di kepulauan, masuk ruang tamu wali kota, furniture buatan Italia, mobil mewah, apa yang mau dicapai?" kata Wapres JK.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
-
Kapan Jokowi menyampaikan pesan tentang pengelolaan anggaran? Jokowi menyampaikan alasan mengapa semua negara memiliki ketakutan terhadap hal-hal tersebut.'Karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban fiskal itu akan sangat, sangat besar,' jelasnya.
-
Apa yang Kemendagri minta kepala daerah lakukan terkait inflasi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan. Upaya pengendalian harus berdampak dan tak hanya bersifat seremonial.
-
Siapa yang minta kepala daerah evaluasi pengendalian inflasi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan.
-
Kenapa Kemendagri minta kepala daerah evaluasi pengendalian inflasi? 'Kalau [daerah] tetangganya bisa [inflasinya terkendali], kenapa sebelahnya tidak bisa? Jadi mohon perhatiannya untuk bisa kerja kerasnya memperbaiki angka inflasi ini dengan turun ke lapangan dan melakukan upaya-upaya,' ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (20/5).
Jusuf Kalla mengingatkan kepala daerah untuk berhati-hati dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana APBD rata-rata telah tumbuh dua kali lipat. Tapi justru tak dibarengi pertumbuhan ekonomi.
"Artinya banyak APBD dilakukan tidak mendorong pembangunan. Lebih banyak operasional daripada pembangunan," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepala daerah untuk menggunakan APBD dengan baik. Anggaran tersebut tidak diperkenankan untuk dibagi-bagi kepada bawahannya dan untuk hal yang tidak bermanfaat.
Presiden juga menegaskan, setiap pembangunan infrastruktur di daerah harus dimulai pada awal tahun. Berdasarkan pengalaman, pembangunan di daerah baru dimulai pada akhir tahun dan itu memperlambat pertumbuhan ekonomi.
"Jangan Desember baru bangun, Oktober baru bangun, pas hujan datang baru bangun. Banyak yang ambruk itu bangunannya karena kejar-kejaran waktu. Kenapa bukan bulan Maret dimulai? ," ujar Presiden Jokowi. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaSekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menanggapi soal ucapan Presiden. Meskipun Presiden tak menyebut spesifik daerah yang dimaksud.
Baca SelengkapnyaTegasnya Kapolri larang anak buahnya pamer kekayaan
Baca SelengkapnyaJokowi soal Masyarakat Gadaikan Sertifikat Tanah ke Bank: Jangan Beli Mobil, Dihitung Bisa Cicil Tidak
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.
Baca SelengkapnyaSebuah video memperlihatkan seorang kades di Banjarnegara yang kaya raya bahkan sampai punya mobil berjejer salah satunya adalah Rubicon.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengingatkan agar anggaran besar tidak dibagikan ke dinas-dinas terkait
Baca SelengkapnyaJokowi tak ragu mengganti kepala daerah jika berkinerja buruk atau melenceng dari arahan pemerintah pusat.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, uang yang ada malah dipakai untuk hibah-hibah politis.
Baca SelengkapnyaLarangan Pamer Kemewahan dan Keluarga Anggota Polri tertuang dalam Surat Telegram Kadiv Propam Polri
Baca SelengkapnyaJokowi menyinggung bahwa anggaran tersebut banyak digunakan untuk hibah-hibah yang arahnya ke politik.
Baca SelengkapnyaKent meminta Pemprov DKI Jakarta lewat Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) untuk menjaga aset milik negara.
Baca Selengkapnya