JK soal Izin Ormas FPI: Kalau Penuhi Syarat Ya Boleh

Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri belum menandatangani Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ormas Front Pembela Islam (FPI). Menyikapi hal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta pemerintah tidak diskriminasi selama semua persyaratan yang ditentukan sudah dipenuhi.

"Di Indonesia ini kan negara demokrasi, kita tak bisa diskriminasi. Kalau FPI memenuhi 10 syarat ya boleh. Tidak memenuhi, ya tidak boleh. Kembali kepada aturannya. Kalau dia memenuhi syarat ya boleh," kata JK di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Selasa (30/7).

JK menegaskan, selama ormas tersebut taat pada Pancasila dan berbuat sesuai dengan aturan maka dipersilakan berkegiatan di Tanah Air. Sebaliknya jika terdeteksi tindakan radikal dan keluar dari syariat Islam, pemerintah bisa melarang dan tidak mengaktifkan kembali.

"Kita tidak bisa diskriminasi dan tak boleh berandai-andai, selama dia secara formal mengatakan taat kepada Pancasila, organisasi dakwah, itu silakan. Tapi kalau menolak Pancasila, pasti tidak bisa. Itu contohnya," ungkap JK.

Sebelumnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum menandatangani surat keterangan terdaftar (SKT) organisasi kemasyarakatan (Ormas) Front Pembela Islam (FPI). Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, memastikan belum diterbitkannya SKT FPI bermuatan politisasi.

"Tidak ada. Yang ditelaah oleh Ditjen Polpum (Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum) kami tidak hanya FPI. Ada 400.000 lebih ormas yang terdaftar di Kemendagri, Kementerian Hukum dan HAM, sebagainya," ungkap Tjaho ketika ditemui usai menjadi narasumber acara Kementerian PAN-RB di Jakarta Selatan. Demikian dikutip dari Antara, Selasa (30/7).

Menurut Tjahjo, tidak ada perlakukan berbeda untuk ormas manapun jika Surat Keterangan Terdaftar (SKT) habis. Sesuai aturan, katanya, setiap dari ormas yang masa izinnya sudah habis maka harus melengkapi surat-surat persyaratan yang diminta.

"SKT kalau habis masa berlaku, semua dicek. Khususnya yang menyangkut menerima Pancasila atau tidak, itu saja intinya," tegas Tjahjo.