JK soal PKS kritik anggaran pertemuan IMF-WB: Namanya masa kampanye apa saja salah

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi kritikan beberapa kalangan terkait acara pertemuan tahunan IMF-World Bank Group 2018 di Nusa Dua Bali yang memakan biaya penyelenggaraan sebesar Rp 830 miliar. Dia mengatakan biaya tersebut tidak perlu dipersoalkan.

"Ya kalau namanya masa kampanye apa saja salahkan," kata JK di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (9/10).

JK menjelaskan biaya tersebut dianggarkan untuk perbaikan infrastruktur di Bali. Tidak hanya itu, dia juga menegaskan pemerintah tidak melupakan kejadian di Lombok. Menurutnya, penanganan di Lombok berjalan beriringan dengan penyelesaian persoalan para korban gempa bumi di Lombok, NTB.

"Kedua-duanya jalan (IMF dan penyelesaian di Lombok dan NTB). Biaya itu yang dianggarkan kurang lebih Rp 800 miliar ya. Itu sebagian besar itu untuk perbaikan infrastruktur yang ada di Bali. Yang jalan, underpass, perbaikan bandara," ungkap JK.

JK menegaskan biaya makan hingga menginap di hotel 15.000 peserta menggunakan biaya mereka sendiri. Dia menjelaskan acara IMF dihadiri banyak pengusaha kaya dari negara anggota yang memiliki banyak manfaat di Indonesia.

"Kalau biaya penyelenggaraan, total sebagian besarnya, terkecuali hospitalitynya ya hanya satu acara-acaranya, tapi dibayar sendiri oleh yang datang. Ini bukan Asian Games. Kalau Asian Games kan kita semua yang bayar. Kalau ini dia orang-orang kaya," kata JK.

"Semua biaya sendiri, makan bayar sendiri, hotel bayar sendiri, yang diperbaiki itu perbaikan infrastruktur dan pelayanan kesehatan. Dibanding dengan makna atau manfaat itu jauh lebih besar dibanding biaya yang dikeluarkan," ungkap JK.

JK menjelaskan salah satu manfaat yang didapat dari acara tersebut untuk Indonesia yaitu perputaran uang yang ada di Bali.

"Ya tamu datang. Kan orang mengatakan tamu itu rezeki. Mereka kan belanja, apa, tinggal di hotel, dan ada pajaknya dan hotel sekarang mahal. Tiba-tiba Rp 10 juta semalam. Itu pajaknya 10 persen. Pajak aja sejuta. Jadi itu akan kembali lewat lain, lewat pajak, lewat keuntungan orang bekerja, itu kalau hanya biaya 800 banyak negara pasti mau," papar JK.

Sebelumnya, hal senada juga diungkapkan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi mengatakan, anggaran tersebut dipakai untuk memperluas appron di Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali, dipakai untuk membuat terowongan, persimpangan yang ada di Bali sehingga tidak macet.

"Artinya, itu juga akan kita gunakan terus, terowongan dan appron untuk parkir bandara akan kita gunakan terus bukan sesuatu yang hilang," ujar Presiden seperti dikutip dari laman Setkab.

Meskipun dihadiri oleh lebih dari 15.000 peserta, Presiden Jokowi menegaskan, bahwa mereka itu membiayai dirinya sendiri. "Hotel bayar sendiri, makan bayar sendiri," ucapnya.

Diketahui, Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid menkritik acara pertemuan tahunan IMF-World Bank Group 2018 di Nusa Dua Bali yang memakan biaya penyelenggaraan sebesar Rp 830 miliar. Dia menyayangkan pemerintahan Jokowi belum menyelesaikan persoalan para korban gempa bumi di Lombok, NTB.

Dia bahkan menyebut janji Jokowi memberikan sejumlah uang kepada para korban yang rumahnya hancur belum terbukti hingga saat ini.

"Ya itu jadi kontras ketika disandingkan dengan peristiwa di pulau sebelahnya (Bali), Lombok, kalau yang untuk nilai Rp 50 juta enggak dilaksanakan. Ini untuk akumulasi Rp 855 miliar digelontorkan. Sampai hari ini janji Pak Jokowi pada rakyat secara terbuka itu tidak terurus," kata Wahid di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (8/10).