JK Tegaskan PMI Netral di Pemilu 2024, Hanya Berpihak pada Kemanusiaan
Merdeka.com - Ketua Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla, menegaskan PMI berada pada posisi netral di Pemilu 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum PMI Pusat H M Jusuf Kalla usai melantik Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI Provinsi Jabar periode 2021-2026 di Gedung Sate, Jawa Barat, Senin (18/10).
"Posisi termasuk netralitas atau tidak memihak itu juga berlaku di pemilu 2024 nanti. Posisi PMI akan netral kepada siapapun yang maju. Tapi akan berpihak jika ada masalah," kata JK.
Dia menjelaskan netralitas PMI memiliki kekuatan penuh dari organisasi. PMI tidak bertindak diskriminatif kepada siapapun. Serta berkomitmen turun tangan langsung jika terjadi masalah dalam Pilpres. Seperti Terjadi masalah rapat umum dan kecelakaan ataupun yang menimbulkan masalah kemanusiaan lainnya.
-
Siapa yang membentuk PMI? Kemudian pada 5 September 1945, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Buntaran, membentuk panitia yang terdiri dari Dr. R. Mochtar (ketua), Dr. Bahder Djohan (penulis), Dr. Djuhana, Dr. Marzuki, dan Dr. Sitanala (anggota).
-
Siapa yang memimpin serah terima bantuan Kemendag Peduli? Bantuan ini ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Puncak, khususnya Distrik Agandugume dan Lembawi. Serah terimanya dilakukan secara simbolis yang diwakili oleh Bupati Puncak Willem Wandik di Posko Tanggap Darurat Penanganan Bencana Kabupaten Puncak di imika, Papua Tengah pada Selasa (19/9) lalu.
-
Siapa yang terlibat dalam penyaluran bantuan? Dalam penyaluran bantuan, Insan BRILian (pekerja BRI) saling bahu membahu untuk turun langsung memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak
-
Kapan PMI didirikan? Tujuh belas hari setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, yakni pada 3 September 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah ntuk membentuk badan Palang Merah Nasional.
-
Siapa yang dibantu JKN? Di atas dipan, lelaki tua itu duduk dengan mata bersinar dan senyum lebar yang menyingkap keriput di wajahnya.
-
Apa tugas PMI? Sebagaimana yang tercantum dalam UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, tugas pokok PMI, yaitu: 1. Memberikan bantuan kepada korban Konflik Bersenjata, kerusuhan, dan gangguan keamanan lainnya;2. Memberikan pelayanan darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;3. Melakukan pembinaan relawan;4. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan Kepalangmerahan;5. Menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Kepalangmerahan;6. Membantu dalam penanganan musibah dan/atau bencana di dalam dan di luar negeri;7. Membantu pemberian pelayanan kesehatan dan sosial; dan8. Melaksanakan tugas kemanusiaan lainnya yang diberikan oleh pemerintah.
JK menuturkan PMI yang didirikan oleh Henry Dunant berada pada posisi di tengah. Menerima bantuan masyarakat yang mampu kemudian disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, PMI juga memang didirikan karena bencana.
Tidak hanya itu, JK jmengingatkan kepada Dewan Kehormatan PMI untuk tetap menjaga marwah PMI. Dia meminta agar dewan kehormatan tidak segan-segan menegur jika di lapangan menemukan pengurus yang melenceng jauh dari visi, misi dan tugas utama PMI.
"PMI akan selalu siap membantu setiap terjadi bencana, jika terjadi kesulitan kemanusiaan," tegasnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Setiap tanggal 3 September masyarakat Indonesia selalu memperingati Hari Palang Merah Indonesia.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) menjawab isu PMI menjual darah.
Baca SelengkapnyaSalam metal (tiga jari) tersebut murni salam keakraban, menghargai HUT PDIP
Baca SelengkapnyaMuhadjir menjawab pertanyaan hakim konstitusi soal intensitas kunjungan kerja Presiden Joko Widodo jelang Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaKata Meutya di dalamnya juga diisi unsur pimpinan lain dan juga anggota di Komisi I DPR RI.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, pandangan Muhammadiyah sebagai organisasi terhadap Indonesia masih sama yaitu netral dan independen dari kekuatan politik.
Baca SelengkapnyaJokowi Makan Bersama Prabowo, Sekjen PDIP: Ganjar Berpihak Rakyat, Bukan Oligarki
Baca SelengkapnyaMasyarakat diberi kesempatan untuk memilih kandidat yang tidak diusung dari partai politik.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung menegaskan tetap netral di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaBantuan ini diyakini akan bermanfaatkan untuk masyarakat yang membutuhkan seperti keluarga dan anak-anak di Gaza.
Baca SelengkapnyaAbdul Halim menekankan perangkat desa dan kepala desa harus netral dalam Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaBantuan yang menjadi wujud solidaritas Indonesia ini diharapkan dapat meringankan beban warga di ketiga negara yang dilanda konflik tersebut.
Baca Selengkapnya