JK tegaskan tim independen tak kerdilkan peran Wantimpres
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan, pembentukan tim independen oleh Presiden Jokowi sama sekali tidak mengerdilkan tugas dan kewenangan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Menurut dia, pembentukan tim independen hanya sebatas undangan dari presiden.
"Bukan, ini kan mengundang. Presiden kan bebas saja mengundang pandangan-pandangan. Tidak berarti hanya itu, besok diundang tokoh-tokoh lain lagi," kata JK di kantornya, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (27/1).
Bersama tim independen tersebut, lanjut JK, Presiden berdiskusi terkait penyelesaian kisruh yang terjadi di antara dua institusi penegak hukum di Indonesia yakni Polri dan KPK.
-
Siapa yang meminta kolaborasi KPK-Polri? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Siapa yang membantu PPK dalam Pilkada? Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung berperan dalam kerja sama ini? “Dalam usaha untuk membesarkan perusahaan dan berperan membangun perekonomian Indonesia perlu adanya bimbingan agar IDSurvey dapat melakukan aktivitas perusahaan sesuai dengan koridor-koridor regulasi yang berlaku. Tentunya IDSurvey berharap agar semua yang dikerjakan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan lancar,“
-
Bagaimana KPK dan Polri akan berkolaborasi? Kunjungan tersebut dalam rangka menandatangani kerja sama antara Polri dengan KPK terkait pemberantasan korupsi.
-
Kenapa KPK dan Polri harus berkolaborasi? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi
-
Bagaimana cara Anies untuk memastikan KPK independen? 'Kami memandang perlu mengembalikan institusi penegak hukum, khususnya KPK menjadi sebuah badan yang kembali independen. Kembali memiliki posisi yang kuat, dan diisi orang yang berintegritas supaya ini menjadi barometer tertinggi di dalam pemberantasan korupsi,' ujar Anies dalam acara PWI di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat (1/12).
"Soal tim itu memang Pak Presiden, mengundang beberapa tokoh-tokoh, tapi ini kan baru dalam sebatas diskusi. Presiden akan mengundang untuk mendengar pandangan-pandangannya," ungkap JK.
JK mengaku, prihatin mendapati kondisi kisruh kedua lembaga penegak hukum tersebut. Namun, JK yakin kisruh akan dapat diselesaikan sebaik-baiknya.
"Ya tentu kita semua prihatin apa yang terjadi. Namun semua masalah-masalah itu kita dapat selesaikan dengan baik, pada akhirnya," tutur JK.
JK menilai, persoalan antara KPK dan Polri merupakan masalah perorangan yang berada di lembaga tersebut, sehingga penyelesaiannya diharapkan tidak melibatkan lembaga-lembaga yang bersangkutan.
"Ini kan ada masalah hukum, ya kita tentu sebagaimana Pak Jokowi menyampaikan ya diselesaikan secara hukum. Jangan ada friksi, jangan juga ada langkah-langkah yang mendiskreditkan lembaga. Masalah hukum ini kan masalah orang per orang, bukan masalah lembaga yang harus kita selalu hormati," tutup JK.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK
Baca SelengkapnyaTKN memahami bila indeks korupsi versi Indonesian Corruption Watch (ICW) masih tinggi.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi terbuka untuk bertemu dengan siapa saja. Namun, Jokowi ingin menghormati KPK sebagai institusi yang independen.
Baca SelengkapnyaTudingan itu sebelumnya disampaikan Tim Hukum Nasional AMIN saat sidang perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaKepala negara atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun ke-20 Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaKejagung menegaskan tidak menutup ruang koordinasti dan surpervisi dan mempersilakan KPK mencari bukti apabila ada personel korps Adhyaksa.
Baca SelengkapnyaHakim MK saat ini dinilai belum bisa dibilang aman dari cengkraman nepotisme atau dinasti politik.
Baca SelengkapnyaMenurut Moeldoko, pandangan JK subjektif dan tidak melihat secara utuh.
Baca SelengkapnyaPihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.
Baca SelengkapnyaKapuspenkum Kejagung, Harli Siregar mengklaim hubungan KPK dengan Kejagung RI berlangsung dengan sangat baik
Baca SelengkapnyaJK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaKPU DKI Jakarta memastikan bakal menjalani proses dan tahapan Pilkada 2024 sesuai dengan ketentuan yang ada.
Baca Selengkapnya