JK Tidak Izinkan Ada Pemekaran Daerah: Pemborosan Biaya

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak mengizinkan ada daerah melakukan pemekaran. JK menegaskan itu saat menjawab pertanyaan peserta Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) terkait rencana pemekaran di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara dan Maluku.

"Selama saya disini, saya tidak mengizinkan itu," kata JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Kamis (5/9).

Menurut JK, proses pemekaran suatu daerah membutuhkan banyak biaya. Dia menilai keberadaan 515 kabupaten dan kota yang ada saat ini sudah cukup tidak perlu ditambah lagi.

"Karena akan terjadi pemborosan biaya. Apalagi Buton, sekarang kabupaten sekarang jadi bupati banyak ongkosnya rutin. Bukan untuk bikin jalan, macam-macam. Jadi walaupun sekali pemekaran tidak ada, mau menangis tidak ada pemekaran," tegas JK.

Sikap tegas itu disampaikan JK saja bukan hanya untuk Pulau Buton saja. Dia juga menolak rencana pemekaran Jakarta Tenggara dan Provinsi Bogor Raya.

"Mau di mana pun, di Jawa, di Bogor itu penduduknya 3,5 juta satu kabupaten. Itu lebih besar satu provinsi di Sulawesi Tenggara. Tetap tidak boleh dimekarkan," ungkap JK.

Selain boros anggaran, kata JK, wacana pemekaran dinilai tidak akan mendatangkan kesejahteraan bagi warganya. Justru sebaliknya, hanya memperkaya para elite di daerah tersebut.

"Karena ongkosnya bikin Kabupaten, bupati, DPRD butuh staf-staf, pegawai, ongkos-ongkos anggaran besar. Sehingga anggaran itu habis untuk biaya rutin, karena itu pemerintah memoratorium seluruh pemekaran itu tidak ada," ungkap JK.