JK Tidak Setuju Dengan Wacana PKS Hapus Pajak Sepeda Motor

Merdeka.com - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera berjanji memperjuangkan Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup bila PKS menang Pemilu 2019. Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak setuju dengan rencana tersebut.

Sebab, menurut JK, penghapusan pajak tersebut akan mengganggu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) utama yang digunakan untuk membiayai pembangunan provinsi.

"Jadi kalau itu dihapuskan bayangin itu Pemda itu bagaimana?" kata JK di Kantornya, Jalan Meruya Utara, Jakarta Pusat, Selasa (27/11).

JK menjelaskan lebih dari 50 persen penghasilan daerah adalah dari pajak kendaraan. Dia mengatakan semakin banyaknya motor dan mobil membuat infrastruktur diperbaiki.

"Jalan diperbaiki, jalan diperlebar, harus bikin fly over, macam-macam harus dibuat untuk melayani sepeda motor atau mobil yang banyak ini," ungkap JK.

Senada dengan JK, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno menyebut pajak kendaraan adalah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) utama yang digunakan untuk membiayai pembangunan provinsi, karena itu perlu pertimbangan matang jika akan dihilangkan.

"Wacana penghapusan pajak kendaraan itu pasti ada positif dan negatifnya. Kalau di Sumbar harus diakui pengaruhnya akan sangat besar karena PAD sebagian besar dari sana," katanya di Padang, Selasa (27/11) seperti dilansir Antara.

Penghapusan pajak kendaraan merupakan salah satu wacana yang dilontarkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk meraih dukungan masyarakat pada Pemilu Legislatif 2019. Selain itu, juga diwacanakan pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup.