Follow
Johan Budi minta Jokowi perintahkan Jaksa Agung deponeering kasus BW
Merdeka.com - Perkara dua pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad dan Bambang Widjojanto masih berlanjut di Bareskrim Polri. Pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua KPK, Johan Budi SP, mendorong lembaga hukum yang mengusut perkara kedua pimpinan nonaktif itu untuk melakukan deponeering alias mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.
"Kalau pendapat pribadi saya, langkah deponeering dirasa tepat untuk kasus nya Pak BW. Tapi langkah ini harus ada persetujuan Presiden untuk kemudian memerintahkan kepada Jaksa Agung," kata Johan saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa (26/5).
Johan mengatakan, dirinya akan mencoba berdialog dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas hal tersebut. Namun, Johan tak bisa menjamin kalau langkah itu bisa diterima Jokowi.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Kenapa Kejaksaan Agung tahan tersangka? Setelah ditetapkan sebagai tersangka, RD dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan.'Terhitung dari tanggal 29 Maret sampai dengan 17 April,' tutup Ketut.
-
Siapa yang usulkan gubernur Jakarta ditunjuk presiden? Ketua Badan Musyawarah Suku (Bamus) Betawi 1982 Zainuddin alias Haji Oding mengungkapkan, rencana gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden usai Ibu Kota berpindah ke Nusantara merupakan usulan Ketua Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi.
-
Siapa yang akan PDIP ajukan sebagai saksi? PDIP tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Henry Yosodiningrat mengungkapkan, PDI Perjuangan siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi (MK) di antaranya seorang kepala kepolisian daerah (kapolda) terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
-
Siapa yang akan menjembatani Jokowi dan PDIP? 'Pak Prabowo yang akan bisa menjembatani kembali, merajut kembali hubungan Pak Jokowi dengan PDIP. Kita tahulah, dalam hati mereka masing-masing sebenarnya sih sangat mungkin ketemu. Kenapa? Ya Pak Jokowi juga kan besar di PDI-P dan PDI-P juga kan pernah ikut dibesarkan Pak Jokowi,' kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).
"Saya selaku pimpinan KPK, akan mencoba berbicara dengan Jaksa Agung dan Presiden untuk solusi ini. Namun demikian langkah deponeering ini tergantung kepada Presiden dan Jaksa Agung apakah memungkinkan atau tidak," terang Johan.
Jika nantinya penghentian kasus bisa direalisasikan Presiden dan Jaksa Agung, lanjut Johan, kedua pimpinan nonaktif lembaga antirasuah itu bisa kembali memimpin sampai berakhirnya masa kepemimpinan jilid III.
"Pak BW bisa kembali lagi memimpin KPK untuk menjalani sisa kepemimpinannya," pungkasnya.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara Wakil Ketua KPK non-aktif, Bambang Widjojanto telah lengkap atau P21. Dengan demikian, Bareskrim Polri akan menyerahkan kelanjutan proses hukum kasus Bambang ke Kejaksaan.
"Sesuai KUHAP, selanjutnya penyidik akan menyerahkan tanggung jawan tersangka dan barang bukti ke penuntut," ucap Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung Tony Tubagus Spontana, Selasa (25/5).
Sementara, Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka pada kasus dugaan pemalsuan dokumen pada 2007 lalu oleh Polda Sulawesi Selatan dan Barat. Dia dituding memalsukan dokumen pembuatan paspor seorang wanita bernama Feriyani Lim.
Berkas perkara Samad pun telah dilimpahkan Polda Sulselbar ke Kejaksaan Tinggi Sulselbar. Namun berkas itu dikembalikan lantaran adanya kekurangan dalam berkas perkara yang diserahkan pihak Polda Sulselbar.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Reshuffle merupakan kewenangan dari Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Kasus ini sudah bukan masalah pribadi, melainkan institusi Kejaksaan Agung.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo menjawab usulan agar pimpinan KPK dinonaktifkan di tengah kasus dugaan pemerasan Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Baca Selengkapnya
DPA ini diusulkan diisi oleh mantan presiden-wakil presiden, salah satunya Jokowi.
Baca Selengkapnya
Jokowi menegaskan penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi dikabarkan menitipkan nama menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca Selengkapnya
Pihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.
Baca Selengkapnya
PDIP menanggapi isu pergantin Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (BG).
Baca Selengkapnya
Beredar kabar Presiden Jokowi bakal melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
Baca Selengkapnya
Jazilul mengaku, juga belum menerima informasi pasti mengenai perombakan menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, kasus itu sudah diambil alih dan menjadi tanggung jawab Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, menteri yang berkaitan langsung dengan bansos tanggungjawab di Presiden.
Baca Selengkapnya