Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Johan Budi minta larangan aksi #2019GantiPresiden tidak dikaitkan Jokowi

Johan Budi minta larangan aksi #2019GantiPresiden tidak dikaitkan Jokowi johan budi di kpk. ©2016 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Staf Khusus Bidang Komunikasi Presiden Joko Widodo, Johan Budi minta larangan aksi #2019GantiPresiden tidak dikaitkan Presiden Joko Widodo. Kedua pihak yakni yang pro dan kontra harus mendapatkan ruang yang sama sesuai aturan yang berlaku.

"Kan ada aksi yang presidennya ingin diganti 2019, ada aksi orang yang ingin presidennya masih Pak Jokowi di lapangan yang sama. Polisi tentu di tengah-tengah agar tidak terjadi bentrok. Untuk menghindari bentrok itu, kemudian polisi sementara (minta) tidak dilakukan itu," kata Johan di Universitas Brawijaya (UB) Malang, Rabu (5/9).

Aksi tersebut lebih sebagai upaya pihak keamanan untuk menghindari bentrokan saat kedua kelompok yang kontra bertemu di suatu lokasi. Larangan itu sama sekali tidak berkaitan deng Presiden Jokowi.

"Tolong ini jangan dikaitkan dengan Pak Jokowi. Presiden tidak ada kaitannya sama larang melarang. Silakan saja orang menyuarakan itu," sambungnya.

"Tapi juga publik dan siapapun harus memberi ruang yang sama dong kepada orang yang 2019 presidennya tetap pak Jokowi gitu lo. Sama-sama diberi ruang. Kalau ada yang mau bentrok, polisi mencegah jangan itu dikaitkan dengan presiden. Pesiden tidak ada kaitannya sama itu," sambungnya menjelaskan.

Johan menjelaskan, gerakan itu sebagai sesuatu yang biasa, tetapi harus dilakukan dengan mematuhi segala aturannya. Aksi itu tidak boleh di dalamnya terdapat kegiatan yang melanggar aturan undang-undang termasuk peraturan daerah.

"Gerakannya sih ya, biasa saja tapi jangan menggunakan gerakan itu untuk kemudian melakukan pelanggaran di dalam peraturan, apakan Undang-Undang atau Peraturan Daerah," katanya.

"Juga harus diberi ruang yang sama, ada orang 2019 ingin presidennya diganti, ada kelompok juga yang 2019 presidennya tetap, begitu kan. Dua-duanya silakan saja, itu hak berpendapat, tapi yang tidak melanggar, ada rambu-rambunya tadi," katanya.

Soal aksi itu dianggap sebagai kampanye negatif terhadap pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin, Johan Budi menolak berpendapat. Ia mempersilakan orang memberikan penilaian.

"Kamu aja yang punya pendapat, jangan saya. kamu lihat warnanya apa, saya tidak berpendapat, yang pasti ruang itu harus ada, dua-duanya diberi ruang yang sama," ujarnya.

Terkait ketua tim kampanye Jokowi-Ma'ruf, Johan yang kini menjadi bakal caleg PDIP dari Jawa Timur menolak membocorkan nama, karena hingga kini belum diputuskan dari beberapa nama yang menjadi alternatif.

"Sampai saat ini memang belum diputuskan, siapa ketua timses Pak Jokowi. Ini yang punya domain, Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin," ujarnya.

"Saya sendiri tidak memperoleh informasi soal itu. Ada beberapa nama muncul, teman-teman juga sudah tahu, dicari sendiri," imbuhnya.

Seperti diketahui sejumlah nama muncul menjadi kandidat Ketua Tim sukses Jokowi dan Ma'ruf Amin di antaranya pengusaha Erick Tohir dan Chairul Tanjung, serta jurnalis Najwa Shihab.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Akui Tak Akan Kampanye, Ganjar: Sangat Hormat, Apalagi Semua Netral
Jokowi Akui Tak Akan Kampanye, Ganjar: Sangat Hormat, Apalagi Semua Netral

Terlebih, kata Ganjar, semua pihak juga ikut netral dalam menghadapi pemilu serentak 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Boleh Kampanye, Perludem Minta Publik Awasi Setiap Aktivitas Presiden
Jokowi Sebut Boleh Kampanye, Perludem Minta Publik Awasi Setiap Aktivitas Presiden

Menurutnya, dengan pernyataan itu bisa menjadi penentu dari segala pernyataan Jokowi yang seolah netral.

Baca Selengkapnya
Ketum ProJo Sebut Anies Tak Pantas Sindir Etika ke Prabowo: Bukan Ranahnya Capres
Ketum ProJo Sebut Anies Tak Pantas Sindir Etika ke Prabowo: Bukan Ranahnya Capres

"Bukan ranahnya capres bicara etika. Mengimbau boleh, tapi bukan pada tempatnya," jelas Budi Arie

Baca Selengkapnya
TPN Ganjar-Mahfud Soal Jokowi Bilang Presiden Boleh Berpihak: Bisa Jadi Alasan Pemakzulan
TPN Ganjar-Mahfud Soal Jokowi Bilang Presiden Boleh Berpihak: Bisa Jadi Alasan Pemakzulan

Menurutnya hal itu tidak sejalan dengan semangat negara hukum yang menjamin tidak ada diskriminasi.

Baca Selengkapnya
Muncul Baliho Jokowi Bersama Prabowo-Gibran di Jakarta Pusat
Muncul Baliho Jokowi Bersama Prabowo-Gibran di Jakarta Pusat

Lalu, di sisi tengah ada gambar wajah Presiden Jokowi antara Prabowo dan Gibran.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye, Istana Contohkan Megawati dan SBY Pernah Kampanye untuk Partai
Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye, Istana Contohkan Megawati dan SBY Pernah Kampanye untuk Partai

Istana meluruskan ucapan Presiden Jokowi soal presiden boleh kampanye dan memihak.

Baca Selengkapnya
Moeldoko soal Presiden Boleh Kampanye & Memihak: Hukum Jangan Diukur Pakai Perasaan
Moeldoko soal Presiden Boleh Kampanye & Memihak: Hukum Jangan Diukur Pakai Perasaan

Moeldoko menjelaskan dalam UU Pemilu sudah diatur bahwa presiden, wakil presiden yang melakukan kegiatan kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kecu

Baca Selengkapnya
Jokowi: Presiden Boleh Berkampanye, Boleh Memihak!
Jokowi: Presiden Boleh Berkampanye, Boleh Memihak!

Begitu juga dengan menteri disebut Jokowi boleh berkampanye

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jokowi Dekat Prabowo: Presiden Boleh Kampanye, Boleh Memihak
VIDEO: Jokowi Dekat Prabowo: Presiden Boleh Kampanye, Boleh Memihak

Presiden Jokowi secara terbuka menegaskan bahwa seorang kepala negara boleh memihak dan berkampanye di Pilpres.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Berpihak, Ini Respons TPN Ganjar-Mahfud
Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Berpihak, Ini Respons TPN Ganjar-Mahfud

TPN Ganjar-Mahfud merespons pernyataan Presiden Jokowi yang menyebutkan presiden dan menteri diperbolehkan memihak dan ikut melakukan kampanye saat pemilu.

Baca Selengkapnya
Reaksi Prabowo soal Jokowi Sebut Presiden Boleh Berkampanye dan Berpihak
Reaksi Prabowo soal Jokowi Sebut Presiden Boleh Berkampanye dan Berpihak

Sudah ada aturan yang mengatur terkait Presiden boleh berkampanye atau tidak.

Baca Selengkapnya
PSI: Sejauh Ini Pak Jokowi Netral, Belum Ada Eksplisit Dukung Prabowo-Gibran
PSI: Sejauh Ini Pak Jokowi Netral, Belum Ada Eksplisit Dukung Prabowo-Gibran

Bukan hanya presiden, para menteri kabinet Jokowi juga bisa kampanye dan mendukung paslon.

Baca Selengkapnya