Johan Budi minta larangan aksi #2019GantiPresiden tidak dikaitkan Jokowi
Merdeka.com - Staf Khusus Bidang Komunikasi Presiden Joko Widodo, Johan Budi minta larangan aksi #2019GantiPresiden tidak dikaitkan Presiden Joko Widodo. Kedua pihak yakni yang pro dan kontra harus mendapatkan ruang yang sama sesuai aturan yang berlaku.
"Kan ada aksi yang presidennya ingin diganti 2019, ada aksi orang yang ingin presidennya masih Pak Jokowi di lapangan yang sama. Polisi tentu di tengah-tengah agar tidak terjadi bentrok. Untuk menghindari bentrok itu, kemudian polisi sementara (minta) tidak dilakukan itu," kata Johan di Universitas Brawijaya (UB) Malang, Rabu (5/9).
Aksi tersebut lebih sebagai upaya pihak keamanan untuk menghindari bentrokan saat kedua kelompok yang kontra bertemu di suatu lokasi. Larangan itu sama sekali tidak berkaitan deng Presiden Jokowi.
-
Siapa yang larang Jokowi ikut kampanye? Tidak ada penyebutan presiden dan wakil presiden atau menteri di dalamnya.
-
Kenapa Jokowi dibolehkan ikut kampanye? Undang-Undang Pemilu tidak melarang seorang presiden untuk ikut kampanye, apakah untuk pemilihan presiden atau pemilihan legislatif. Beleid yang sama juga tidak melarang kepala negara untuk berpihak atau mendukung salah satu pasangan calon presiden.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
"Tolong ini jangan dikaitkan dengan Pak Jokowi. Presiden tidak ada kaitannya sama larang melarang. Silakan saja orang menyuarakan itu," sambungnya.
"Tapi juga publik dan siapapun harus memberi ruang yang sama dong kepada orang yang 2019 presidennya tetap pak Jokowi gitu lo. Sama-sama diberi ruang. Kalau ada yang mau bentrok, polisi mencegah jangan itu dikaitkan dengan presiden. Pesiden tidak ada kaitannya sama itu," sambungnya menjelaskan.
Johan menjelaskan, gerakan itu sebagai sesuatu yang biasa, tetapi harus dilakukan dengan mematuhi segala aturannya. Aksi itu tidak boleh di dalamnya terdapat kegiatan yang melanggar aturan undang-undang termasuk peraturan daerah.
"Gerakannya sih ya, biasa saja tapi jangan menggunakan gerakan itu untuk kemudian melakukan pelanggaran di dalam peraturan, apakan Undang-Undang atau Peraturan Daerah," katanya.
"Juga harus diberi ruang yang sama, ada orang 2019 ingin presidennya diganti, ada kelompok juga yang 2019 presidennya tetap, begitu kan. Dua-duanya silakan saja, itu hak berpendapat, tapi yang tidak melanggar, ada rambu-rambunya tadi," katanya.
Soal aksi itu dianggap sebagai kampanye negatif terhadap pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin, Johan Budi menolak berpendapat. Ia mempersilakan orang memberikan penilaian.
"Kamu aja yang punya pendapat, jangan saya. kamu lihat warnanya apa, saya tidak berpendapat, yang pasti ruang itu harus ada, dua-duanya diberi ruang yang sama," ujarnya.
Terkait ketua tim kampanye Jokowi-Ma'ruf, Johan yang kini menjadi bakal caleg PDIP dari Jawa Timur menolak membocorkan nama, karena hingga kini belum diputuskan dari beberapa nama yang menjadi alternatif.
"Sampai saat ini memang belum diputuskan, siapa ketua timses Pak Jokowi. Ini yang punya domain, Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin," ujarnya.
"Saya sendiri tidak memperoleh informasi soal itu. Ada beberapa nama muncul, teman-teman juga sudah tahu, dicari sendiri," imbuhnya.
Seperti diketahui sejumlah nama muncul menjadi kandidat Ketua Tim sukses Jokowi dan Ma'ruf Amin di antaranya pengusaha Erick Tohir dan Chairul Tanjung, serta jurnalis Najwa Shihab.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Terlebih, kata Ganjar, semua pihak juga ikut netral dalam menghadapi pemilu serentak 2024.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, dengan pernyataan itu bisa menjadi penentu dari segala pernyataan Jokowi yang seolah netral.
Baca Selengkapnya"Bukan ranahnya capres bicara etika. Mengimbau boleh, tapi bukan pada tempatnya," jelas Budi Arie
Baca SelengkapnyaMenurutnya hal itu tidak sejalan dengan semangat negara hukum yang menjamin tidak ada diskriminasi.
Baca SelengkapnyaLalu, di sisi tengah ada gambar wajah Presiden Jokowi antara Prabowo dan Gibran.
Baca SelengkapnyaIstana meluruskan ucapan Presiden Jokowi soal presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaMoeldoko menjelaskan dalam UU Pemilu sudah diatur bahwa presiden, wakil presiden yang melakukan kegiatan kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kecu
Baca SelengkapnyaBegitu juga dengan menteri disebut Jokowi boleh berkampanye
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi secara terbuka menegaskan bahwa seorang kepala negara boleh memihak dan berkampanye di Pilpres.
Baca SelengkapnyaTPN Ganjar-Mahfud merespons pernyataan Presiden Jokowi yang menyebutkan presiden dan menteri diperbolehkan memihak dan ikut melakukan kampanye saat pemilu.
Baca SelengkapnyaSudah ada aturan yang mengatur terkait Presiden boleh berkampanye atau tidak.
Baca SelengkapnyaBukan hanya presiden, para menteri kabinet Jokowi juga bisa kampanye dan mendukung paslon.
Baca Selengkapnya