Johan Budi sebut capim KPK tidak harus berlatar belakang hukum

Merdeka.com - Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi Saptohutomo angkat bicara mengenai kualifikasi calon pimpinan KPK yang harus berlatar belakang hukum sebagaimana dipersoalkan anggota Komisi III dalam melakukan uji kelayakan dan kepatutan dengan Pansel capim KPK. Menurut Johan, capim KPK tidak harus berlatar belakang hukum.

"Bahwa yang penting bukan sarjana hukumnya tapi orang ini mengerti hukum atau tidak," kata Johan di gedung KPK, Selasa, (24/11).

Menurutnya, tugas-tugas KPK bisa dijalankan oleh pimpinan yang tidak memiliki ijazah dari fakultas hukum. Pernyataan Johan ini sekaligus menjawab apa yang pernah dilontarkan Aziz Syamsudin selaku ketua Komi III DPR yang mengatakan pimpinan KPK harus mempunyai kualifikasi pendidikan hukum.

"Itu urusan komisi III mau milih silakan, mau enggak milih silakan," katanya.

Ia juga menjelaskan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tidak mencantumkan syarat sarjana hukum untuk jadi pimpinan lembaga antikorupsi.

"Yang ada adalah sarjana hukum atau sarjana yang lain," terang dia.

Johan justru bingung mengapa Komisi III justru mempermasalahkan lantar belakang pendidikannya kini. Menurut dia, yang sebenarnya lebih penting adalah pengamalan 15 tahun.

"Sekarang tinggal siapa yang mendefinisikan 15 tahun berpengalaman di bidang itu. Kemarin di tingkat Pansel, didefinisikan oleh Pansel sekarang yang mendefinisikan Komisi III," tandasnya.

Diketahui pula Johan Budi tidak berlatar belakang pendidikan hukum. Johan Budi memiliki latar belakang Teknik Industri.

Sebelumnya, Panitia Seleksi (Pansel) calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin,(23/11). Dalam rapat tersebut, tim Pansel Capim KPK hanya menyerahkan dokumen-dokumen yang berisi perjalanan sembilan srikandi saat melakukan seleksi calon pimpinan lembaga antirasuah. Sehingga, rapat tersebut berlangsung tak lebih dari setengah jam.

Ketua KPK Destry Damayanti menyerahkan tumpukan dokumen dan sebuah USB ke Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman yang memimpin rapat ini. Sesaat menerima dokumen tersebut, Benny pun langsung memutuskan menyudahi rapat.