Jokowi akan keluarkan PP agar kepala daerah tak takut buat kebijakan

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo meminta semua kepala daerah untuk tidak takut mengeluarkan sebuah kebijakan guna mengoptimalkan penyerapan anggaran. Dengan dalih diskresi, kepala daerah diminta untuk tidak takut kebijakan yang diputuskannya dapat berimbas pada masalah hukum.

Menteri Sekretaris Negara, Pratikno mengatakan, Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan PP (Peraturan Pemerintah) mengenai diskresi pejabat negara agar tidak takut mengeluarkan kebijakan. Apalagi kebijakan yang bakal diambil berkenaan dengan pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

"Secepatnya (targetnya), saya rasa akhir bulan ini sudah selesai," kata Pratikno di Gedung Setneg, Jakarta, Selasa (25/8).

Menurut Pratikno, PP tersebut saat ini masih tahap singkronisasi antar lembaga kementerian. Bila sudah selesai, naskahnya akan diajukan ke Presiden untuk diminta persetujuan.

"Kan ada UU ASN yang memang di situ memberikan ruang diskresi pada pengambil keputusan ya. Yang kedua, PP-nya ini kan juga lagi dirumuskan. Kan ada PP AP (aparatur pemerintah), sudah jalan dan sudah sinkronisasi antar kelembagaan. Sudah sinkronisasi usulannya dari KemenPAN terus kemudian ini sudah sinkronisasi. Itu akan menjadi satu pondasi, itu menegaskan ruang diskresi agar muncul inovasi-inovasi," jelas Pratikno.

"Jangan sampai kemudian pengambil keputusan karena takut ada implikasi hukumnya kemudian pejabat lebih suka tidak melakukan sesuatu misalnya tidak berani melakukan kebijakan, mengimplementasi program yang tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Kan banyak sekali birokrasi begitu," tutupnya.

Untuk diketahui, arti sederhana dari istilah diskresi adalah kebebasan mengambil keputusan sendiri dl setiap situasi yg dihadapi. Tak sedikit kepala daerah tak berani mengambil kebijakan karena takut nantinya bakal tersandung kasus hukum.

Dengan adanya diskresi dan payung hukum ini, diharapkan kepala daerah melakukan inovasi-inovasi kebijakan yang berdampak pada penyerapan anggaran dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.