Jokowi akan Tindaklanjuti Laporan dan Rekomendasi BPK

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima hasil Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Melalui hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat, secara umum kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah dapat dikatakan semakin membaik.

Dengan hasil tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut merasa bersyukur atas opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan BPK kepada lebih banyak kementerian dan lembaga. Jokowi berharap agar tingkat kepatuhan pada peraturan perundang-undangan dan efisiensi penggunaan anggaran juga dapat semakin meningkat di masa mendatang.

"Kita juga senang bahwa pemerintah pusat sekarang WTP-nya juga sangat meningkat. Tadi provinsi 32 provinsi sudah WTP. Pemerintah daerah juga sama," katanya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (19/9).

Pemerintah, kata dia, akan komitmen untuk menjalankan pemerintahan dengan transparan dan kredibel. Jokowi akan menginstruksikan jajaran terkait untuk menyelesaikan rekomendasi dan laporan sebagaimana yang disampaikan oleh BPK.

"Yang paling penting rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan akan kita tindak lanjuti," ujarnya.

Sebelumnya diketahui, Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan laporan keuangan pemerintah daerah maupun laporan keuangan pusat presentasenya meningkat. Namun terdapat 4 lembaga yang belum WTP

Ketua BPK mengatakan, dua kementerian yang mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) ialah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Pemuda dan Olahraga. Adapun dua lembaga yang juga memperoleh WDP ialah Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Yang WDP itu PU, Kemenpora, KPU, dan KPK. Sedangkan disclaimer itu ada Bakamla. Kalau pemerintah daerah, provinsi itu tinggal dua," ungkap Moermahadi.