Jokowi: Aktor politik rusuh demo akan diungkap dan diproses hukum
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memenuhi tantangan sejumlah pihak yang memintanya menindaklanjuti aktor politik di balik kericuhan aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jumat (4/11). Saat ini polisi tengah menelusuri aktor politik yang dimaksud.
Jokowi menegaskan, aktor politik yang menunggangi aksi demo akan diungkap ke publik jika polri sudah menemukan bukti-buktinya. Tak hanya mengungkap ke publik, Jokowi memastikan aktor politik itu akan diseret ke proses hukum karena telah menjadi dalang kerusuhan aksi unjuk rasa yang semula berjalan damai.
"Dua-duanya (diungkap ke publik dan diproses hukum), kalau nanti Polri sudah menemukan bukti-buktinya," ungkap Jokowi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jalan Tirtayasa Nomor 6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (8/11).
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Apa tanggapan Jokowi tentang tudingan menjegal Anies? Jokowi menegaskan, meskipun dituduh-tuduh, urusan Pilkada adalah kembali kepada kebijakan partai politik. Sehingga, ia tidak ada urusan untuk mencampurinya.'Ya tapi kan itu urusan partai politik, mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik,' ucapnya.'Ada mekanisme, ada proses disitu, saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semua, apa urusannya' ujar Jokowi.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Bagaimana Jokowi meminta awak media untuk informasi lebih lanjut? 'Tanyakan langsung ke Kapolri. Kapolri ada. Kapolri? Kapolri ada. Tanyakan ke kapolri langsung,' ujar dia.
-
Gimana caranya Jokowi ikut kampanye? Pasal 281 mensyaratkan pejabat negara yang ikut berkampanye dilarang untuk menggunakan fasilitas negara atau mereka harus cuti di luar tanggungan.
-
Apa yang dibilang Jokowi soal kampanye? 'presiden boleh berkampanye.''
Pernyataan Jokowi terkait adanya aktor politik yang menunggangi aksi unjuk rasa 4 November 2016 masih menimbulkan tanda tanya. Desakan agar Jokowi membuka dalang yang menunggangi aksi tersebut pun mulai bermunculan.
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai tujuan aktor yang dimaksud Jokowi bukan dalam konteks praktik kriminal melainkan menyasar ke ranah politik. Sehingga, Ray mengatakan Jokowi tidak perlu menempuh jalur hukum tetapi memukul balik dengan strategi politik.
"Aktor politik yang disebutkan Jokowi. Tapi pemahaman saya bukan dalam kerangka aktor dalam konteks kriminal, tapi aktor dalam konteks politik. Oleh karena itu, bagi saya memang tidak perlu ada reaksi dalam kerangka hukum yang dilakukan Jokowi," kata Ray di Kedai Kopi Deli, Menteng, Jakarta, Senin (7/11). (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ada sekitar ratusan orang yang ditangkap Polda Metro Jaya, namun sebagian sudah dibebaskan.
Baca SelengkapnyaJokowi Dihina, Ribuan Relawan Bakal Demo Besar Tuntut Rocky Gerung Ditangkap
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak nepotisme.
Baca SelengkapnyaJokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca SelengkapnyaBeberapa pernyataan Rocky yang menjadi catatan Johannes, diantaranya soal penundaan pemilu.
Baca Selengkapnyaperistiwa bermula ketika Rocky Gerung menghadiri konsolidasi Akbar Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB). Di acara itu pernyataan Rocky dianggap hoaks dan hasutan.
Baca SelengkapnyaMassa mendorong hak angket DPR terkait hasil sementara penghitungan suara Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaJokowi yakin ada proses hukum apabila terbukti ada transaksi mencurigakan dalam Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaBareskrim Polri menaikkan kasus penyebaran berita bohong alias hoaks yang menjerat Rocky Gerung ke tahap penyidikan.
Baca SelengkapnyaRocky heran kasusnya masih dilanjutkan, padahal Jokowi menanggapi santai kritriknya.
Baca SelengkapnyaBareskrim Mabes Polri mengaku laporan yang dilayangkan PDIP masih pendalaman.
Baca SelengkapnyaTim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.
Baca Selengkapnya