Jokowi bakal keluarkan Perpres percepatan serapan anggaran

Merdeka.com - Penyerapan anggaran pemerintahan Presiden Joko Widodo di tahun ini terbilang masih belum maksimal. Salah satu sebabnya adalah uang negara baru bisa digunakan pada bulan April dan pembangunan infrastruktur terbilang juga baru jalan sehingga belum sampai pembayaran.

Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan mengatakan, pemerintah sedang menyiapkan peraturan presiden (Perpres) guna mempercepat penyerapan anggaran. Tujuannya, dengan harapan dapat menghilangkan sejumlah aturan yang malah bisa menghambat akselerasi pembangunan.

"Penyerapan anggaran ya dilakukan. Sekarang presiden dari waktu ke waktu meminta kita untuk memonitor, mem-push, dan sampai sekarang saya kira penyerapan anggarannya maju, tambah baik," kata Luhut kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/7).

Hingga saat ini, jelas Luhut, draft Perpres-nya masih terus disusun. Dirinya mengaku belum tahu kementerian mana yang nantinya bakal menjadi pemimpinnya.

"Ya lagi didraft mungkin ada pikiran presiden untuk membuat task force infrastruktur karena itu dibutuhkan untuk mem-by pass aturan-aturan yang menghambat pembangunan tapi dalam kerangka UU. Jadi itu sedang dihitung presiden," jelas Luhut.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga mengatakan bila APBN-P baru diajukan dan diketok pada pertengahan Februari. Praktis dalam waktu itu tidak bisa menyerap anggaran sama sekali.

Jokowi juga mengatakan bahwa proyek infrastruktur saat ini baru dalam tahap proses pembayaran uang muka. Oleh karena itu, alokasi dana infrastruktur masih banyak yang belum dimanfaatkan.