Jokowi Beberkan Sumber Anggaran Pembangunan Ibu Kota Negara
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan sumber anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dia berujar banyaknya pihak yang menanyakan sumber anggaran pembangunan proyek besar tersebut.
"Banyak yang bertanya kepada saya terus anggarannya dari mana? Untuk kawasan inti yang di situ ada Istana dan gedung-gedung kementerian memang itu semuanya dari APBN. Perkiraan kita adalah 20% dari total anggaran yang dibutuhkan," kata Jokowi.
Selanjutnya, kata Jokowi, anggaran berasal dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Kemudian dari public private partnership (PPP), dan investasi langsung dari investor.
-
Bagaimana Jokowi meminta awak media untuk informasi lebih lanjut? 'Tanyakan langsung ke Kapolri. Kapolri ada. Kapolri? Kapolri ada. Tanyakan ke kapolri langsung,' ujar dia.
-
Kenapa anak buah Jokowi minta tambah anggaran? Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja kementerian dan lembaga dengan DPR. Mereka yang meminta tambahan anggaran di antaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
-
Dimana anak buah Jokowi minta anggaran? Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja kementerian dan lembaga dengan DPR.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Bagaimana cara anak buah Jokowi minta anggaran? Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja kementerian dan lembaga dengan DPR.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
Pada Januari lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengakui, kementerian yang dibawahinya kini belum mendapat alokasi anggaran pembangunan ibu kota negara dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
"Soal IKN, sampai saat ini tidak ada anggaran di PU untuk IKN. Karena dalam surat Kemenkeu dan Bappenas pada saat alokasi anggaran itu ada bintangnya, bahwa alokasi 2022 di luar IKN dan bencana alam," terangnya saat rapat kerja bersama Komisi V DPR RI.
Saat ini, Kementerian PUPR tengah menyusun dan usul kepada Sri Mulyani agar mendapat APBN untuk pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) selama periode 2022-2024.
Itu terdiri dari pembangunan kantor presiden (istana negara), kantor wakil presiden, gedung DPR/MPR, jalan nasional, air baku, air minum, hingga sistem kelistrikan.
"Itu anggarannya sekitar Rp46 triliun sekian. Nah, ini sedang sama Bu Menkeu," ujar Menteri Basuki.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menyinggung alasan pemerintah fokus membangun infrastruktur
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi mengunjungi Banyumas, Banjarnegara, dan Tegal untuk bertemu dengan berbagai lapisan masyarakat.
Baca SelengkapnyaDari Total anggaran yang dibutuhkan, APBN hanya akan membiayai 20 persen saja.
Baca SelengkapnyaJokowi juga berbicara mengenai harga tanah di IKN yang terus bergerak naik
Baca SelengkapnyaJokowi menyinggung alasan pemerintah fokus membangun infrastruktur. Salah satunya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi melakukan groundbreaking sejumlah proyek IKN. Jokowi menyentil Menteri Basuki soal janji pembangunan tol.
Baca SelengkapnyaSekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menanggapi soal ucapan Presiden. Meskipun Presiden tak menyebut spesifik daerah yang dimaksud.
Baca SelengkapnyaJokowi memaparkan sudah ada 55 investor yang melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, nyatanya bangunan Istana Negara dan Istana Garuda sudah dapat digunakan untuk acara-acara.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi belum mengungkapkan soal kenaikan gaji ASN atau PNS pada tahun 2025.
Baca SelengkapnyaPresiden RI pertama, Bung Karno sudah memiliki gagasan dan rencana untuk memindahkan ibu kota.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, optimisme swasta berperan untuk menggerakan ekonomi nasional.
Baca Selengkapnya