Jokowi bentuk Tim 9 tengahi kisruh KPK-Polri, ini kata Wantimpres
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo membentuk tim independen berjumlah sembilan orang untuk menyelesaikan kisruh Polri vs KPK. Padahal, Jokowi, sapaannya, sudah memiliki Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang seharusnya memberikan nasihat.
Lantas apa pandangan Wantimpres melihat sikap Jokowi yang membentuk Tim Independen?
"Tim sembilan merupakan tim yang nampaknya dibentuk Presiden untuk membantu Presiden. Presiden mempunyai hak untuk meminta pendapat dari berbagai pihak," kata Ketua Wantimpres, Sri Adiningsih, usai serah terima jabatan di Kantor Wantimpres, Jl Veteran, Jakarta, Selasa (3/2).
-
Siapa yang menilai Jokowi layak jadi Wantimpres? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak untuk menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
-
Siapa yang disebut sebagai timnya Jokowi? 'Prabowo-Gibran serta koalisi Indonesia maju, kami terang-terangan dan tidak malu-malu dan tidak mencla-mencle. Kami adalah timnya Pak Joko Widodo dan Anda tahu saya sekian tahun adalah lawan Pak Jokowi. Dua kali saya kalah (dari Jokowi),'
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Kenapa Jokowi tidak ikut campur dalam kabinet? 'Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024,' kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
Dia menegaskan, sebagai Presiden, Jokowi berhak meminta saran dari mana pun. Terpenting, semua saran itu baik untuk kepentingan bangsa.
"Tentu saja Presiden juga mendapat pertimbangan ataupun masukan bukan hanya tim sembilan, tapi juga kita lihat Presiden bisa saja mendapatkan (masukan) dari mantan Presiden, DPR, ahli ataupun LSM dan juga secara resmi punya kewajiban untuk memberi nasihat kepada Presiden," jelasnya.
"Jadi kita enggak ada masalah, terserah Presiden yang bagus yang akan dilaksanakan oleh Presiden dan kita menghargai itu. Tapi juga seperti sudah didiskusikan termasuk dengan Wantimpres yang dulu bahwa Wantimpres dalam memberikan pertimbangannya itu adalah yang bisa dianggap menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini," tambahnya.
Wantimpres sendiri, lanjutnya, juga punya kewenangan bertemu pimpinan Polri dan KPK. Dengan kunjungan itu, mereka harap dapat memberikan nasihat pula ke Jokowi.
"Anggota Wantimpres memiliki juga kewenangan untuk mencari informasi yang diperoleh agar supaya pertimbangan ataupun nasihatnya kepada Presiden itu adalah yang terbaik dan juga mendapatkan informasi data dan berita itu bisa mendatangi siapa saja di seluruh Indonesia bahkan ke luar negeri jika diperlukan," pungkasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menegaskan tak mengintervensi seleksi calon pimpinan (capim) KPK.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi sudah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) soal Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) KPK.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, presiden tidak mengurusi soal pencalonan presiden atau wakil presiden.
Baca SelengkapnyaJokowi membantah berkomunikasi dengan Golkar dan PAN sebelum kedua partai itu mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo.
Baca SelengkapnyaJokowi membantah adanya permintaan agar salah satu nama dicoret atau diloloskan dalam seleksi capim KPK
Baca SelengkapnyaDia mengungkapkan bahwa Jokowi sempat heran soal namanya ramai masuk Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi isu yang menyebut PDI Perjuangan (PDIP) masuk ke dalam kabinet Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaHasto mengatakan, seharusnya Presiden Jokowi berjanji di hadapan rakyat.
Baca SelengkapnyaKepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfandi diduga terima suap Rp88,3 miliar.
Baca SelengkapnyaJokowi beralasan, fokusnya bekerja saat ini juga dilandasi kekhawatiran situasi global yang tidak menentu.
Baca SelengkapnyaIsu Jokowi masuk dalam bursa ketua umum Partai Golkar semakin kencang. Jokowi akhirnya merespons isu tersebut.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi dituding cawe-cawe dalam kepengurusan PDI Perjuangan (PDIP) periode 2019-2028.
Baca Selengkapnya