Jokowi dan Luhut beri sinyal perjuangan nasib Arcandra Tahar

Merdeka.com - Setelah dicopot sebagai menteri ESDM Arcandra Tahar pada 17 Agustus lalu tiba-tiba menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Pertemuan ini seolah memberi sinyal Arcandra akan diberikan posisi oleh Jokowi.

Sebelum Arcandra, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman yang juga Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia masih membutuhkan sosok profesional seperti Arcandra untuk mengelola Kementerian ESDM.

Arcandra sendiri menolak membeberkan hasil pertemuan tersebut. Namun dia tidak menolak jika Jokowi kembali memintanya menjadi menteri.

"Saya bilang takdir, ada jalan hidup yang manusia enggak tahu," ungkap Arcandra di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (17/8).

Selang satu hari, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut ada 74 profesor asal Indonesia yang berprestasi di Amerika Serikat. Pemerintah tengah mengupayakan agar mereka kembali dan mengabdi di Tanah Air.

"Ini yang sedang kita upayakan agar semakin banyak anak negeri yang punya prestasi, bekerja di dalam negeri. Karena kita butuhkan, saya sudah minta. (Dari 74 profesor) Ada 24 sekarang ini saya minta untuk menyiapkan bidang pendidikan di Papua," kata Presiden saat memberikan sambutannya dalam acara silaturahim dengan para teladan nasional di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (18/8).

Presiden menambahkan, dirinya tak ingin ada warga Indonesia berprestasi dimanfaatkan negara lain. Apalagi jika gejolak di tanah air mengakibatkan warga berprestasi lari meninggalkan Indonesia.

"Saya tidak mau yang berprestasi di negara kita justru kita tidak ambil, tidak manfaatkan, justru digunakan oleh negara lain," terangnya.

"Kita harus mulai beri penghargaan ke orang yang mau kerja keras. Bukan gaduh terus," tambahnya.

Luhut Binsar Pandjaitan menambahkan, peluang Arcandra kembali duduk di kursi Menteri ESDM terbuka lebar. Luhut yakin Presiden Joko Widodo ( Jokowi) akan mempertimbangkan itu.

"Presiden saya pikir mempertimbangkan beliau (Arcandra) untuk dipakai di negeri ini lagi, saya 1.000 persen setuju," ungkap Luhut di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (17/8).

Meski begitu Luhut menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan. Dia hanya berharap, sosok Arcandra yang memiliki prestasi, diapresiasi negeri sendiri.

"Semua tergantung penilaian bapak Presiden, terhadap itu (prestasi Arcandra) tadi," ujar Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan ini.

Sedangkan Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan rencana revisi Undang-Undang Kewarganegaraan tidak hanya didasari polemik kewarganegaraan Arcandra tetapi juga dikarenakan banyaknya diaspora asal Indonesia yang memiliki potensi namun berkewarganegaraan ganda.

"Pemerintah dalam hal ini mendengarkan aspirasi, karena ini kan juga menjadi persoalan. Ternyata sangat banyak sekali, bukan hanya persoalan Pak Arcandra atau Gloria kemarin, ini memang banyak. Kita tahu itu," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/8).

Menurut Pramono, usulan revisi UU Kewarganegaraan pernah diajukan dalam Prolegnas di DPR di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun hingga saat ini belum ditindaklanjuti.

"Sampai hari ini belum ada (kelanjutan), tapi pikiran ini ada," tambahnya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menceritakan, dirinya telah berkali-kali mendampingi Presiden Jokowi keluar negeri. Dalam kunjungannya, para diaspora sempat menyatakan ingin kembali ke Indonesia namun mereka mengeluhkan adanya persoalan kewarganegaraan di Indonesia.

"Perlu kajian yang mendalam, apakah kemudian ini diperbolehkan seperti permintaan diaspora di New York dan juga di LA pada waktu itu," terangnya.