Jokowi dan Yusril Bahas Masalah Hukum Pembangunan Ibu Kota Negara

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra di Istana Negara, Jakarta pada Senin (22/11). Pertemuan itu diungkap Yusril melalui Instagram pribadinya @yusrilihzamhd.

Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dalam pertemuan itu. Mereka membicarakan sejumlah isu yang salah satunya rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Membahas sejumlah isu, salah satunya rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur," tulis Yusril di akun Instagramnya dikutip Rabu, (24/11).

Yusril mengungkapkan, ia menyampaikan niatnya membantu Jokowi mendalami berbagai persoalan hukum terkait IKN yang saat ini Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN tengah dibahas di DPR RI.

Persoalan itu antara lain kepastian hukum mengenai pertanahan di IKN. Yusril berjanji akan mengorganisir peran swasta yang ingin membangun area komersil di IKN.

Terkait hal ini, kata Yusril, pembiayaan sepenuhnya akan dilakukan oleh swasta sesuai peruntukan lahan mengikuti masterplan IKN.

"Tanpa pengembangan commercial area, IKN bisa menjadi kota hantu," kata Yusril.

Menurut Ketua Umum PBB itu, pihak swasta tidak akan memberatkan dan membebani pemerintah dalam membangun area komersil di IKN.

"Pihak swasta ingn menanam modal dan membayar lahan sesuai ketentuan pemerintah," kata Yusril.

Menurut Yusril, Jokowi sangat antusias membahas IKN dan berharap pembangunan IKN dan kepindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur berjalan sesuai rencana.